PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM TINDAKAN DISKRESI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM TINDAKAN DISKRESI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Abstrak Negara Hukum Modern yang dikenal sebagai Welfare State menitikberatkan pada upaya pemerintahnya dalam usaha mensejahterakan masyarakat.Konsekuensi utama dalam pelaksanaan Welfare State ialah intervensi Pemerintah yang cukup luas terhadap aspek kehidupan masyarakat dan pelaksanaan diskresi (f...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	I Gusti Ayu Apsari Hadi
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Universitas Udayana 2017-08-01
Series:	Kertha Patrika
Online Access:	https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/32707

Similar Items

KEWENANGAN PERADILAN TIPIKOR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Mohammad Sahlan
Published: (2016-11-01)

PERKARA ADVOKASI PUBLIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (UUAP)
by: Enrico Parulian Simanjuntak
Published: (2018-04-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG
by: Sabarudin Hulu, et al.
Published: (2018-04-01)

Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)
by: Fathudin .
Published: (2015-06-01)

GAGASAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANCANGAN UNDANG UNDANG (RUU) TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Dwiyanto Indiahono
Published: (2011-02-01)

KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Victor Imanuel Nalle
Published: (2016-10-01)

Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
by: Agus Kusnadi
Published: (2015-12-01)

DISKRESI DAN TANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Julista Mustamu
Published: (2011-06-01)

Telaah kritis terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
by: Suharno Suharno
Published: (2004-12-01)

Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara
by: Ayu Putriyanti
Published: (2015-12-01)

Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah
by: Budiyono Budiyono, et al.
Published: (2015-12-01)

Kedudukan Mahkamah Adat setelah Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh
by: Teuku Muttaqin Mansur
Published: (2016-08-01)

Pengawasan Peraturan Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: Fajri Nursyamsi
Published: (2015-12-01)

Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: William Sanjaya
Published: (2015-12-01)

QUO VADIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JIS. UNDANG-UNDANG NO 51 TAHUN 2009 DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Kartika Widya Utama
Published: (2015-07-01)

KEDUDUKAN BENDAHARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
by: Febie Saputra
Published: (2015-09-01)

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: Yusdianto Yusdianto
Published: (2015-12-01)

Pendidikan Dayah Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh
by: Mukhlisuddin Ilyas
Published: (2016-12-01)

Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
by: Victor Juzuf Sedubun, et al.
Published: (2019-12-01)

Pendidikan untuk Semua dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh
by: Irfan Iryadi
Published: (2016-08-01)

Dinamika Pembentukan Regulasi Turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh
by: M. Jafar
Published: (2016-12-01)

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan
by: EKO HARRY SUSANTO
Published: (2015-04-01)

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEREKONOMIAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
by: Wardah Yuspin, et al.
Published: (2015-05-01)

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh
by: M. Adli Abdullah
Published: (2016-08-01)

Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh
by: Armiadi Musa
Published: (2016-12-01)

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Kartika Winkar Setya
Published: (2015-03-01)

MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: King Sulaiman
Published: (2018-10-01)

Gugatan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang Baik setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan melalui PTUN Yogyakarta
by: Eny Kusdarini
Published: (2017-06-01)

Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Mr. Sularto
Published: (2012-02-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: A.A. Istri Mas Candra Dewi
Published: (2012-10-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
by: Made Aditya Pramana Putra
Published: (2016-09-01)

Editorial: Politik Hukum Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Desentralisasi atau Re-Sentralisasi?
by: Atip Latipulhayat
Published: (2015-12-01)

TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
by: erinda sinaga, et al.
Published: (2015-11-01)

PENGUJIAN KEPUTUSAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN
by: Rahmad Tobrani
Published: (2018-06-01)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLITIK HUKUM KEWENANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN: DESENTRALISASI ATAU RE-SENTRALISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H
Published: (2017-09-01)

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Edy Supriadi
Published: (2015-08-01)

PENGELOLAAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT) DI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA: (PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)
by: Sigit Nugroho
Published: (2017-06-01)