Evaluasi Pengawasan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan)

Adanya peranan kebijakan Kepmenperindag No. 651/MPP/ Kep/10/2004 untuk memproteksi usaha depot air minum dalam bentuk pengawasan teknis depot air minum oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Hal ini untuk menjaga stabilitas industri depot air minum agar sesuai standar, untuk itu pe...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Pivit Septiary Chandra, Tuti Khairani Harahap, Meyzi Heriyanto
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau 2016-10-01
Series:Sorot
Subjects:
Online Access:https://sorot.ejournal.unri.ac.id/index.php/JS/article/view/3888
Description
Summary:Adanya peranan kebijakan Kepmenperindag No. 651/MPP/ Kep/10/2004 untuk memproteksi usaha depot air minum dalam bentuk pengawasan teknis depot air minum oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Hal ini untuk menjaga stabilitas industri depot air minum agar sesuai standar, untuk itu perlu adanya evaluasi agar tercapainya tujuan kebijakan terhadap sasaran kebijakan. Metode yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara, dan observasi. data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dengan dokumen. Analisis data menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengujian kredibilitas data digunakan dengan teknik Tringulasi. Hasil penelitian bahwa evaluasi yang dilakukan menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap depot air minum di Kecamatan Tampan belum maksimal. Hal ini pengaruhi oleh kendala keterbatasan Personil dalam melakukan pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan, kurangnya ketersediaan data yang update, kurangnya kontribusi masyarakat dalam implementasi kebijakan, serta belum terciptanya kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan.
ISSN:1907-364X
2623-1875