Transforming Developing Countries Civil Service: The MajornHurdles for Reform Implementation

• Main Author: Raphael Lengesa Nombo
• Format: Article
• Language: Indonesian
• Published: Universitas Gadjah Mada 2015-12-01
• Series: JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
• Subjects: civil service reform; transform; hurdle
• Online Access: https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8455

Reformasi dalam mesin pemerintahan sangat diperlukan saat ini ketika pertama, mesin-mesin tersebut diharapkan dapat beradaptasi secara tepat terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat; kedua, administrasi publik sebagai jantung mesin pemerintahan dapat membentule masyarakat. Dalam negara berkembang, administrasi publik yang tidak respek pada pembangunan dan perkembangan begitu mudah dikenali untuk dijadikan titik awal reformasi. Meski disepakati oleh be rbagai pihak bahwa reformasi secara institusional pada administrasi publik atau birokrasi pemerintah diperlukan tetapi kontraversi disekitar apa yang harus dirubah, nilai-nilai apa yang perlu diadopsi, dan bagaimana strategi perubahannya masih terjadi. Tetapi yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah bagaimana memecahkan teka-teki disekitar pelaksanaan reformasi. Untuk hal itu, banyak analis berpendapat bahwa pelayanan publik hendaknya menjadi prioritas utama reformasi khususnya pembuatan aturan-aturan baru yang lebih rnenyederhanakan pelayanan dan berpihak pada masyarakat banyak. Artikel ini mencoba mencermati pelayanan publik dan berbagai.kendala yang dihadapi ketika reformasi tersebut dilaksanakan terutama di negara berkembang. Diatas semua hirukpikuk janji reformasi, tidak ada satupun yang bisa mengklaim bahwa proposal reformasinya adalah yang paling baik untuk diterapkan tanpa memperhatikatz aspek lingkungan, kontek, strategi, dan dinamika masyarakat. Bagaimanapun juga kesadaran akan pentingnya aspek-aspek tersebut terkadang rentan dan sering mengabaikan terhadap perubahan di tingkat kemauan politik dan administrasi penyelenggara negara. Akhirnya, tulisan ini diakhiri dengan menganjurkan bahwa reformasi pelayanan publik hanya akan berarti bila ada penciptaan good governance dengan pelibatan semua pihak.