KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBATASAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)

Bibliographic Details
Main Author:	Desi Indriani
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	University of Lampung 2017-03-01
Series:	Fiat Justisia
Online Access:	http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/656

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: Makmur Makmur, et al.
Published: (2013-06-01)

Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
by: Aliya Sandra Dewi
Published: (2013-04-01)

Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
by: Elina Dyah Yulianti, et al.
Published: (2021-06-01)

PEMANGGILAN NOTARIS DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PASKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
by: Laurensius Arliman S
Published: (2016-10-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARKAN PADA KETERANGAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 DAN KUHP
by: Hilda Sophia Wiradiredja
Published: (2016-05-01)

ANALISIS YURIDIS DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS MENURUT PASAL 84 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: Idris Aly Fahmi
Published: (2014-08-01)

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: M. Sahid
Published: (2016-02-01)

Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
by: Zenny Rezania Dewantary
Published: (2016-12-01)

ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAPKEAMANANNEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
by: Maroni Maroni
Published: (2015-11-01)

EFEKTIVITAS PEMBATASAN USIA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: Musyarrofa Rahmawati, et al.
Published: (2018-12-01)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
by: Jeanne Darc Noviyanti Manik
Published: (2018-10-01)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: Gilang Fajar Shadiq
Published: (2017-03-01)

KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA PADA UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: IDA BAGUS PUTU SWADHARMA DIPUTRA
Published: (2013-01-01)

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG No.15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Aulia - -, et al.
Published: (2012-05-01)

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS
by: Evi Apita Maya
Published: (2017-08-01)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA
by: Setiyo Setiyo, et al.
Published: (2014-10-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Adonia Ivonne Laturette
Published: (2011-09-01)

KRITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
by: Ahmad Fathonih
Published: (2015-12-01)

KAJIAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: Martha Eri Safira
Published: (2016-02-01)

HARMONISASI SISTEM HUKUM ISLAM TERHADAP DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
by: Marsaid
Published: (2018-06-01)

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEJAK DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Kajian Hukum di Pengadilan Negeri Purbalingga)
by: Ivonne Tiurma Rismauli
Published: (2017-03-01)

SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
by: Dany Fadhilah
Published: (2016-10-01)

Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris terhadap Publikasi dan Promosi Jabatan Notaris melalui Aplikasi Android
by: Nadia Imanda
Published: (2020-03-01)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLITIK HUKUM KEWENANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN: DESENTRALISASI ATAU RE-SENTRALISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H
Published: (2017-09-01)

Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
by: Nor Mohammad Abdoeh
Published: (2020-01-01)

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: Yusdianto Yusdianto
Published: (2015-12-01)

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP EFEKTIVITAS INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
by: Dr. Ina Heliany, S.H., M.H
Published: (2017-07-01)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam
by: Neni Nuraeni, et al.
Published: (2018-12-01)

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
by: Edi Suharman
Published: (2017-08-01)

EFEKTIVITAS PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
by: Dien Kalpika Kasih
Published: (2018-03-01)

DESENTRALISASI KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
by: Ilyas Ismail, et al.
Published: (2015-09-01)

INTERPRETASI HAKIM, PENGACARA DAN NOTARIS TERHADAP KONSEP HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi Tentang Kriteria yang Digunakan dalam Mengkualifikasi Harta Bersama)
by: Trusto Subekti
Published: (2013-10-01)

INTERPRETASI HAKIM, PENGACARA DAN NOTARIS TERHADAP KONSEP HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi Tentang Kriteria yang Digunakan dalam Mengkualifikasi Harta Bersama)
by: Trusto Subekti
Published: (2008-05-01)

Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
by: Lorens Werluka
Published: (2019-02-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: A.A. Istri Mas Candra Dewi
Published: (2012-10-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
by: Regy Trihardianto
Published: (2018-04-01)

Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
by: Agus Kusnadi
Published: (2015-12-01)

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN ANAK
by: armanila febri, et al.
Published: (2015-11-01)

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG WAKAF
by: Deden Effendi
Published: (2020-07-01)

TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
by: erinda sinaga, et al.
Published: (2015-11-01)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBATASAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)

Similar Items

Similar Items