Contesting Global Civil Society’s Legitimacy Claims: Evaluating International Non-Governmental Organizations (INGOs)’ Representation of and Accountability to Beneficiaries

• Main Author: Cazadira Fediva Tamzil
• Format: Article
• Language: English
• Published: Universitas Indonesia 2016-12-01
• Series: Global: Jurnal Politik Internasional
• Subjects: Masyarakat Sipil; Organisasi Non-Pemerintah; Legitimasi; Beneficiaries; Representasi; Akuntabilitas
• Online Access: http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/304
• ISSN: 1411-5492; 2579-8251

Masyarakat sipil global (global civil society) seringkali dianggap sebagai kekuatan moral progresif yang memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok termarjinalisasi dalam arena politik global. Namun demikian, berangkat dari keyakinan bahwa masyarakat sipil memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar terhadap dinamika global, tulisan ini menilai bahwa klaim-klaim legitimasi yang mereka utarakan sendiri maupun disampaikan oleh para akademisi sangat penting untuk dievaluasi, khususnya yang berkenaan dengan representasi dan akuntabilitas mereka terhadap kelompok dan individu penerima manfaat (beneficiaries). Tulisan ini berkesimpulan bahwa klaim-klaim legitimasi masyarakat sipil kurang dapat dijustifikasi, baik secara normatif maupun empiris. Dari sisi normatif, klaim representasi masyarakat sipil bermasalah karena seringkali kurang etis dan justru menimbulkan efek kontraproduktif terhadap kemaslahatan beneficiaries. Selain itu, mereka lebih akuntabel terhadap donor dan keberlangsungan institusi terkait dibandingkan pokok kepentingan para beneficiaries. Dari segi empiris, legitimasi masyarakat sipil pun dipertanyakan karena kini bermunculan diskursus-diskursus dari para beneficiaries mereka sendiri yang menentang aksi representative yang dilakukan serta minimnya akuntabilitas ditunjukkan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional terhadap para “Beneficiaries” Penerima Manfaat. Tulisan ini diakhiri dengan rekomendasi terhadap LSM Internasional agar kembali menjadikan kepentingan Penerima Manfaat sebagai prioritas utama dan berhenti memproyeksikan beneficiaries sebagai pihak yang pasif, mute, dan tidak memiliki agensi politik.