Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia

Pengadopsian sistem presidensial multipartai di Indonesia sejak tahun 2004 berpotensi menyebabkan gangguan terhadap stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena disharmoni relasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Terlebih, tidak terlihat adanya peran yang signifikan dar...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: FIRMAN MANAN
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Universitas Padjadjaran 2017-10-01
Series:Jurnal Wacana Politik
Online Access:http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/14198
id doaj-e8fbdf87070046838e6cf504db36e7d2
record_format Article
spelling doaj-e8fbdf87070046838e6cf504db36e7d22020-11-24T20:46:03ZindUniversitas PadjadjaranJurnal Wacana Politik2502-91852549-29692017-10-012210.24198/jwp.v2i2.141987966Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di IndonesiaFIRMAN MANAN0Department of Political Science, University of PadjadjaranPengadopsian sistem presidensial multipartai di Indonesia sejak tahun 2004 berpotensi menyebabkan gangguan terhadap stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena disharmoni relasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Terlebih, tidak terlihat adanya peran yang signifikan dari dua kamar lain di badan legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam memoderasi konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Tulisan ini menggunakan pendekatan relasi legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai serta teori sistem perwakilan untuk menggambarkan hubungan antara badan legislatif dan eksekutif di Indonesia serta memberikan alternatif solusi untuk mengembangkan relasi yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif dengan melakukan reposisi terhadap lembaga legislatif. Tulisan ini menawarkan dua alternatif reposisi: pertama, pengadopsian sistem bikameral kuat atau bikameral simetris, dan kedua, memformalisasikan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai forum musyawarah tertinggi untuk merumuskan haluan negara.http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/14198
collection DOAJ
language Indonesian
format Article
sources DOAJ
author FIRMAN MANAN
spellingShingle FIRMAN MANAN
Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia
Jurnal Wacana Politik
author_facet FIRMAN MANAN
author_sort FIRMAN MANAN
title Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia
title_short Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia
title_full Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia
title_fullStr Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia
title_full_unstemmed Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia
title_sort relasi eksekutif - legislatif dalam sistem presidensial multipartai di indonesia
publisher Universitas Padjadjaran
series Jurnal Wacana Politik
issn 2502-9185
2549-2969
publishDate 2017-10-01
description Pengadopsian sistem presidensial multipartai di Indonesia sejak tahun 2004 berpotensi menyebabkan gangguan terhadap stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena disharmoni relasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Terlebih, tidak terlihat adanya peran yang signifikan dari dua kamar lain di badan legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam memoderasi konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Tulisan ini menggunakan pendekatan relasi legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai serta teori sistem perwakilan untuk menggambarkan hubungan antara badan legislatif dan eksekutif di Indonesia serta memberikan alternatif solusi untuk mengembangkan relasi yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif dengan melakukan reposisi terhadap lembaga legislatif. Tulisan ini menawarkan dua alternatif reposisi: pertama, pengadopsian sistem bikameral kuat atau bikameral simetris, dan kedua, memformalisasikan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai forum musyawarah tertinggi untuk merumuskan haluan negara.
url http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/14198
work_keys_str_mv AT firmanmanan relasieksekutiflegislatifdalamsistempresidensialmultipartaidiindonesia
_version_ 1716813326265090048