Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia
Pengadopsian sistem presidensial multipartai di Indonesia sejak tahun 2004 berpotensi menyebabkan gangguan terhadap stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena disharmoni relasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Terlebih, tidak terlihat adanya peran yang signifikan dar...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Universitas Padjadjaran
2017-10-01
|
Series: | Jurnal Wacana Politik |
Online Access: | http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/14198 |
id |
doaj-e8fbdf87070046838e6cf504db36e7d2 |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-e8fbdf87070046838e6cf504db36e7d22020-11-24T20:46:03ZindUniversitas PadjadjaranJurnal Wacana Politik2502-91852549-29692017-10-012210.24198/jwp.v2i2.141987966Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di IndonesiaFIRMAN MANAN0Department of Political Science, University of PadjadjaranPengadopsian sistem presidensial multipartai di Indonesia sejak tahun 2004 berpotensi menyebabkan gangguan terhadap stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena disharmoni relasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Terlebih, tidak terlihat adanya peran yang signifikan dari dua kamar lain di badan legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam memoderasi konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Tulisan ini menggunakan pendekatan relasi legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai serta teori sistem perwakilan untuk menggambarkan hubungan antara badan legislatif dan eksekutif di Indonesia serta memberikan alternatif solusi untuk mengembangkan relasi yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif dengan melakukan reposisi terhadap lembaga legislatif. Tulisan ini menawarkan dua alternatif reposisi: pertama, pengadopsian sistem bikameral kuat atau bikameral simetris, dan kedua, memformalisasikan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai forum musyawarah tertinggi untuk merumuskan haluan negara.http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/14198 |
collection |
DOAJ |
language |
Indonesian |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
FIRMAN MANAN |
spellingShingle |
FIRMAN MANAN Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia Jurnal Wacana Politik |
author_facet |
FIRMAN MANAN |
author_sort |
FIRMAN MANAN |
title |
Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia |
title_short |
Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia |
title_full |
Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia |
title_fullStr |
Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia |
title_full_unstemmed |
Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia |
title_sort |
relasi eksekutif - legislatif dalam sistem presidensial multipartai di indonesia |
publisher |
Universitas Padjadjaran |
series |
Jurnal Wacana Politik |
issn |
2502-9185 2549-2969 |
publishDate |
2017-10-01 |
description |
Pengadopsian sistem presidensial multipartai di Indonesia sejak tahun 2004 berpotensi menyebabkan gangguan terhadap stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena disharmoni relasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Terlebih, tidak terlihat adanya peran yang signifikan dari dua kamar lain di badan legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam memoderasi konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Tulisan ini menggunakan pendekatan relasi legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai serta teori sistem perwakilan untuk menggambarkan hubungan antara badan legislatif dan eksekutif di Indonesia serta memberikan alternatif solusi untuk mengembangkan relasi yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif dengan melakukan reposisi terhadap lembaga legislatif. Tulisan ini menawarkan dua alternatif reposisi: pertama, pengadopsian sistem bikameral kuat atau bikameral simetris, dan kedua, memformalisasikan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai forum musyawarah tertinggi untuk merumuskan haluan negara. |
url |
http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/14198 |
work_keys_str_mv |
AT firmanmanan relasieksekutiflegislatifdalamsistempresidensialmultipartaidiindonesia |
_version_ |
1716813326265090048 |