Model Penyelesaian Konflik Kewenangan dalam hal Timbulnya Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemda Kota Bengkulu dengan Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah

• Main Authors: J.T. Pareke, David Aprizon Putra
• Format: Article
• Language: Indonesian
• Published: Universitas Padjadjaran 2014-08-01
• Series: Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum
• Subjects: konflik kewenangan; dampak dumping; pencemaran lingkungan; kerusakan ekosistem sungai; limbah batu bara.; limbah batu bara; onflict of authority; impact of dumping; environmental pollution; the damage of river ecosystem; coal waste
• Online Access: http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7081
• ISSN: 2460-1543; 2442-9325

Abstrak Penelitian ini difokuskan pada model penyelesaian konflik kewenangan terhadap timbulnya dampak dumping limbah batu bara studi kasus pada Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah: pertama, bagaimana dampak kerusakan yang terjadi akibat dari pencemaran di daerah hilir aliran Sungai Bengkulu; kedua, bagaimana tindakan pencegahan yang dilakukan terhadap perluasan dampak pencemaran bagi perusahaan di daerah hulu sungai Bengkulu; dan ketiga, bagaimana konsep ideal pencegahan perluasan dampak pencemaran yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, menggunakan data hasil studi lapangan, dan melakukan studi kepustakaan. Studi ini menyimpulkan bahwa: pertama, ada beberapa dampak yang diakibatkan dari pencemaran limbah batu bara, diantaranya dampak terhadap kerusakan ekosistem sungai, dampak terhadap kondisi air (PDAM Kota Bengkulu), efek domino yang terjadi di hilir sungai, dan dampak terhadap estetika lingkungan; kedua, tindakan pencegahan yang dilakukan terhadap perluasan dampak pencemaran bagi perusahaan di daerah hulu Sungai Bengkulu masih terbatas pada instrumen perizinan saja, tidak menitikberatkan pada pengawasan yang lebih ketat; ketiga, konsep ideal pencegahan perluasan dampak pencemaran yang seharusnya dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan stakeholder yang dimotori oleh pemerintah provinsi karena konflik kewenangan ini menyangkut dua wilayah administratif yang berbeda. Abstract This study focuses on authority conflict resolution model concerning the impact of coal waste dumping—case study on the Bengkulu Municipality Government and Bengkulu Regency Government: first, what is the damage caused by pollution in the river downstream of Bengkulu; second, what are the precautions against the impact of the expansion of the company's pollution in the headwaters area of Bengkulu; and third, what is the ideal concept of prevention of the expansion of pollution impact that should have been conducted by the Government of Bengkulu Province. This research utilizes sociological-normative approach, using data from field and literature. Studies conclude that, first, there are several impacts of coal waste pollution - including impact on river ecosystem, impact on water conditions (PDAM Bengkulu), a domino effect which occurs in the lower river, as well as aesthetic impact on the environment; second, the precautions taken against the expansion of the environmental impact by companies in the upstream areas of Bengkulu are still limited only to the licensing instrument, while disregarding not stricter supervision; third, the most ideal concept to prevent the expansion of pollution should be one that involves various parties such as governments, communities, and stakeholders led by the provincial government; since authority conflict involves two different administrative regions.