PEMILIHAN KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK ASYNCHRONOUS INFORMATION DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA
Abstract Potential lost from taxation in Indonesia which came from an electronic transaction could happen due to asynchronous information between authority and tax payer. In electronic transacsions, the authority have no information as much as the taxpayer or party which directly involved during el...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universitas Gadjah Mada
2018-02-01
|
Series: | Mimbar Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/29138 |
id |
doaj-df608255fd334f9bb14bd223e00f3507 |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-df608255fd334f9bb14bd223e00f35072020-11-25T04:02:45ZengUniversitas Gadjah MadaMimbar Hukum0852-100X2443-09942018-02-01301324710.22146/jmh.2913820305PEMILIHAN KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK ASYNCHRONOUS INFORMATION DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIAAnugrah Anditya0Fakultas Hukum UGMAbstract Potential lost from taxation in Indonesia which came from an electronic transaction could happen due to asynchronous information between authority and tax payer. In electronic transacsions, the authority have no information as much as the taxpayer or party which directly involved during electronic transations. To overcome this condition Indonesia needs concept in exchange of information regarding taxation partuclarly in actual electronic transactions. Consideration for the concept to be chosen will include such as legal characteristic of current regulation and taxation reporting system for electronic transaction Indonesia. Intisari Potensi kehilangan pemasukan pajak di Indonesia yang berasal dari transaksi elektronik dapat terjadi karena adanya asynchronous information antara fiskus dan wajib pajak. Dalam transaksi elektronik fiskus tidak akan memilki informasi sebanyak yang dimiliki oleh pihak yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Untuk menangani keadaan tersebut Indonesia memerlukan konsep pertukaran informasi yang akan digunakan dalam peraturan perpajakan dengan melihat keadaan saat ini. Pertimbangan dalam pemilihan konsep adalah karakteristik peraturan dan sistem pelaporan perpajakan yang timbul atas transaksi elektronik.https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/29138transaksi elektronikpajakkonsep |
collection |
DOAJ |
language |
English |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Anugrah Anditya |
spellingShingle |
Anugrah Anditya PEMILIHAN KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK ASYNCHRONOUS INFORMATION DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA Mimbar Hukum transaksi elektronik pajak konsep |
author_facet |
Anugrah Anditya |
author_sort |
Anugrah Anditya |
title |
PEMILIHAN KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK ASYNCHRONOUS INFORMATION DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA |
title_short |
PEMILIHAN KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK ASYNCHRONOUS INFORMATION DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA |
title_full |
PEMILIHAN KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK ASYNCHRONOUS INFORMATION DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA |
title_fullStr |
PEMILIHAN KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK ASYNCHRONOUS INFORMATION DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA |
title_full_unstemmed |
PEMILIHAN KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK ASYNCHRONOUS INFORMATION DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA |
title_sort |
pemilihan konsep peraturan perpajakan untuk menanggulangi dampak asynchronous information dalam transaksi elektronik di indonesia |
publisher |
Universitas Gadjah Mada |
series |
Mimbar Hukum |
issn |
0852-100X 2443-0994 |
publishDate |
2018-02-01 |
description |
Abstract
Potential lost from taxation in Indonesia which came from an electronic transaction could happen due to asynchronous information between authority and tax payer. In electronic transacsions, the authority have no information as much as the taxpayer or party which directly involved during electronic transations. To overcome this condition Indonesia needs concept in exchange of information regarding taxation partuclarly in actual electronic transactions. Consideration for the concept to be chosen will include such as legal characteristic of current regulation and taxation reporting system for electronic transaction Indonesia.
Intisari
Potensi kehilangan pemasukan pajak di Indonesia yang berasal dari transaksi elektronik dapat terjadi karena adanya asynchronous information antara fiskus dan wajib pajak. Dalam transaksi elektronik fiskus tidak akan memilki informasi sebanyak yang dimiliki oleh pihak yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Untuk menangani keadaan tersebut Indonesia memerlukan konsep pertukaran informasi yang akan digunakan dalam peraturan perpajakan dengan melihat keadaan saat ini. Pertimbangan dalam pemilihan konsep adalah karakteristik peraturan dan sistem pelaporan perpajakan yang timbul atas transaksi elektronik. |
topic |
transaksi elektronik pajak konsep |
url |
https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/29138 |
work_keys_str_mv |
AT anugrahanditya pemilihankonsepperaturanperpajakanuntukmenanggulangidampakasynchronousinformationdalamtransaksielektronikdiindonesia |
_version_ |
1724442371984195584 |