MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

ABSTRACT Administrative Court is one of the implementation of judiciary system in Indonesia. Act No. 30 Year 2014 about Government Administration is the material law to administrative procedural law and as a legal basic for government to implement their duties . Based on the administration case sh...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Aju Putrijanti, Lapon T Leonard, Kartika Widya Utama
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Gadjah Mada 2017-06-01
Series:Mimbar Hukum
Subjects:
Online Access:https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/22627
id doaj-da00aa496ca647f28f9b1c0e5d322cdd
record_format Article
spelling doaj-da00aa496ca647f28f9b1c0e5d322cdd2020-11-25T04:06:18ZengUniversitas Gadjah MadaMimbar Hukum0852-100X2443-09942017-06-0129226327510.22146/jmh.2262717912MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIKAju Putrijanti0Lapon T LeonardKartika Widya UtamaFaculty of Law Diponegoro UniversityABSTRACT Administrative Court is one of the implementation of judiciary system in Indonesia. Act No. 30 Year 2014 about Government Administration is the material law to administrative procedural law and as a legal basic for government to implement their duties . Based on the administration case showed while implemented their duty there were mistakes and needs to be repaired. The aims of this research are to know the Administrative Court’s function in governance, the relationship between court’s verdict and good governance, and to develop the monitoring model by the Court.This research is use empirical juridis method by combine the data and interview.The novelty is to know the monitoring model by Administrative Court against government’s decree based on the Act No 30 Year 2014 of Governance Administration. Intisari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Disahkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai sumber hukum materiil terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh PTUN dalam pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan, hubungan putusan terhadap tata kelola pemerintahan serta mengembangkan model fungsi pengawasan. Keterbaruan adalah model pengawasan oleh PTUN setelah disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap tindakan hukum Pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, wawancara Hakim serta pengujian berdasar peraturan perundangan dan asas hukum.https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/22627pengadilan tata usaha negaraadministrasi pemerintahantata kelola pemerintahan
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Aju Putrijanti
Lapon T Leonard
Kartika Widya Utama
spellingShingle Aju Putrijanti
Lapon T Leonard
Kartika Widya Utama
MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Mimbar Hukum
pengadilan tata usaha negara
administrasi pemerintahan
tata kelola pemerintahan
author_facet Aju Putrijanti
Lapon T Leonard
Kartika Widya Utama
author_sort Aju Putrijanti
title MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
title_short MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
title_full MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
title_fullStr MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
title_full_unstemmed MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
title_sort model fungsi pengawasan oleh pengadilan tata usaha negara sebagai upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik
publisher Universitas Gadjah Mada
series Mimbar Hukum
issn 0852-100X
2443-0994
publishDate 2017-06-01
description ABSTRACT Administrative Court is one of the implementation of judiciary system in Indonesia. Act No. 30 Year 2014 about Government Administration is the material law to administrative procedural law and as a legal basic for government to implement their duties . Based on the administration case showed while implemented their duty there were mistakes and needs to be repaired. The aims of this research are to know the Administrative Court’s function in governance, the relationship between court’s verdict and good governance, and to develop the monitoring model by the Court.This research is use empirical juridis method by combine the data and interview.The novelty is to know the monitoring model by Administrative Court against government’s decree based on the Act No 30 Year 2014 of Governance Administration. Intisari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Disahkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai sumber hukum materiil terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh PTUN dalam pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan, hubungan putusan terhadap tata kelola pemerintahan serta mengembangkan model fungsi pengawasan. Keterbaruan adalah model pengawasan oleh PTUN setelah disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap tindakan hukum Pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, wawancara Hakim serta pengujian berdasar peraturan perundangan dan asas hukum.
topic pengadilan tata usaha negara
administrasi pemerintahan
tata kelola pemerintahan
url https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/22627
work_keys_str_mv AT ajuputrijanti modelfungsipengawasanolehpengadilantatausahanegarasebagaiupayamenujutatakelolapemerintahanyangbaik
AT lapontleonard modelfungsipengawasanolehpengadilantatausahanegarasebagaiupayamenujutatakelolapemerintahanyangbaik
AT kartikawidyautama modelfungsipengawasanolehpengadilantatausahanegarasebagaiupayamenujutatakelolapemerintahanyangbaik
_version_ 1724431619130916864