MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
ABSTRACT Administrative Court is one of the implementation of judiciary system in Indonesia. Act No. 30 Year 2014 about Government Administration is the material law to administrative procedural law and as a legal basic for government to implement their duties . Based on the administration case sh...
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universitas Gadjah Mada
2017-06-01
|
Series: | Mimbar Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/22627 |
id |
doaj-da00aa496ca647f28f9b1c0e5d322cdd |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-da00aa496ca647f28f9b1c0e5d322cdd2020-11-25T04:06:18ZengUniversitas Gadjah MadaMimbar Hukum0852-100X2443-09942017-06-0129226327510.22146/jmh.2262717912MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIKAju Putrijanti0Lapon T LeonardKartika Widya UtamaFaculty of Law Diponegoro UniversityABSTRACT Administrative Court is one of the implementation of judiciary system in Indonesia. Act No. 30 Year 2014 about Government Administration is the material law to administrative procedural law and as a legal basic for government to implement their duties . Based on the administration case showed while implemented their duty there were mistakes and needs to be repaired. The aims of this research are to know the Administrative Court’s function in governance, the relationship between court’s verdict and good governance, and to develop the monitoring model by the Court.This research is use empirical juridis method by combine the data and interview.The novelty is to know the monitoring model by Administrative Court against government’s decree based on the Act No 30 Year 2014 of Governance Administration. Intisari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Disahkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai sumber hukum materiil terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh PTUN dalam pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan, hubungan putusan terhadap tata kelola pemerintahan serta mengembangkan model fungsi pengawasan. Keterbaruan adalah model pengawasan oleh PTUN setelah disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap tindakan hukum Pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, wawancara Hakim serta pengujian berdasar peraturan perundangan dan asas hukum.https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/22627pengadilan tata usaha negaraadministrasi pemerintahantata kelola pemerintahan |
collection |
DOAJ |
language |
English |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Aju Putrijanti Lapon T Leonard Kartika Widya Utama |
spellingShingle |
Aju Putrijanti Lapon T Leonard Kartika Widya Utama MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Mimbar Hukum pengadilan tata usaha negara administrasi pemerintahan tata kelola pemerintahan |
author_facet |
Aju Putrijanti Lapon T Leonard Kartika Widya Utama |
author_sort |
Aju Putrijanti |
title |
MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK |
title_short |
MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK |
title_full |
MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK |
title_fullStr |
MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK |
title_full_unstemmed |
MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK |
title_sort |
model fungsi pengawasan oleh pengadilan tata usaha negara sebagai upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik |
publisher |
Universitas Gadjah Mada |
series |
Mimbar Hukum |
issn |
0852-100X 2443-0994 |
publishDate |
2017-06-01 |
description |
ABSTRACT
Administrative Court is one of the implementation of judiciary system in Indonesia. Act No. 30 Year 2014 about Government Administration is the material law to administrative procedural law and as a legal basic for government to implement their duties . Based on the administration case showed while implemented their duty there were mistakes and needs to be repaired. The aims of this research are to know the Administrative Court’s function in governance, the relationship between court’s verdict and good governance, and to develop the monitoring model by the Court.This research is use empirical juridis method by combine the data and interview.The novelty is to know the monitoring model by Administrative Court against government’s decree based on the Act No 30 Year 2014 of Governance Administration.
Intisari
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Disahkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai sumber hukum materiil terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh PTUN dalam pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan, hubungan putusan terhadap tata kelola pemerintahan serta mengembangkan model fungsi pengawasan. Keterbaruan adalah model pengawasan oleh PTUN setelah disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap tindakan hukum Pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, wawancara Hakim serta pengujian berdasar peraturan perundangan dan asas hukum. |
topic |
pengadilan tata usaha negara administrasi pemerintahan tata kelola pemerintahan |
url |
https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/22627 |
work_keys_str_mv |
AT ajuputrijanti modelfungsipengawasanolehpengadilantatausahanegarasebagaiupayamenujutatakelolapemerintahanyangbaik AT lapontleonard modelfungsipengawasanolehpengadilantatausahanegarasebagaiupayamenujutatakelolapemerintahanyangbaik AT kartikawidyautama modelfungsipengawasanolehpengadilantatausahanegarasebagaiupayamenujutatakelolapemerintahanyangbaik |
_version_ |
1724431619130916864 |