DILEMATIKA KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PILKADA DAN PEMILU MENURUT UNDANG - UNDANG DASAR 1945
Polemik yang pernah muncul soal peranan KPU serta pertanggungjawaban KPUD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atas lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah itu lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dirubah menjadi Undang-Undang No...
Main Author: | Dede Kurniawan |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2018-12-01
|
Series: | Nurani Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/4816 |
Similar Items
-
Kesuksesan Komisi Pemilihan Umum dalam Menyelenggarakan Pemilu 2019
by: Paul Adryani Moento
Published: (2020-03-01) -
KEWENANGAN MENGADILI OLEH BAWASLU ATAS SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
by: Bakhrul Amal
Published: (2019-07-01) -
KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) MENGUBAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR (STUDY KASUS PUTUSAN NO.74/DKPP-PKE-II/2013)
by: Lalu Kukuh Sekartadi
Published: (2015-08-01) -
Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia.
by: Sri Warjiyati
Published: (2020-02-01) -
Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
by: Ahmad Mirza Safwandy, et al.
Published: (2020-02-01)