PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

<p><em>Financial management dfan asset village embodies self-sufficiency based on law No. 6 of the year 2014. The method in this research, methods of juridical normative approach, type of juridical normative research, data sources that are used are the primary law and secondary law mater...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Suwarso Suwarso
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Universitas Jenderal Soedirman 2017-10-01
Series:	Jurnal Idea Hukum
Online Access:	http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/82

Similar Items

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Edy Supriadi
Published: (2015-08-01)

Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Betha Rahmasari
Published: (2020-12-01)

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI KABUPATEN DOMPU)
by: Sahrul Haidin
Published: (2017-04-01)

PARTISIPASI MASYARAKAT DI DALAM PENGELOLAAN UANG DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Laurensius Arliman S
Published: (2019-08-01)

Pola Dan Peta Kemampuan Keuangan Desa Setelah Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: I Putu Fery Karyada, et al.
Published: (2020-03-01)

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DESA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: M. Zaini Harfi
Published: (2016-12-01)

Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
by: Agus Kusnadi
Published: (2015-12-01)

INTERPRETASI BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Amelia Sri Kusuma Dewi, et al.
Published: (2016-01-01)

HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Khaeril Anwar
Published: (2015-08-01)

KONFLIK SOSIAL DAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Martinus Aditya Pardiyanto
Published: (2017-11-01)

PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA PESISIR BERDASARKAN ASAS PARTISIPASI DALAM UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAI UPAYA AKUNTABILITAS PUBLIK DI KABUPATEN GRESIK
by: Chomariyah - Chomariyah, et al.
Published: (2015-05-01)

KEDUDUKAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
by: Asep Suparman
Published: (2015-01-01)

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILIHAT DARI PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945
by: Hanif Nurcholis
Published: (2014-01-01)

Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
by: Nur Faizah, et al.
Published: (2017-08-01)

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS TENTANG KEMANDIRIAN NAGARI DI SUMATERA BARAT MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
by: Fitri Eriyanti
Published: (2015-11-01)

Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
by: Nor Mohammad Abdoeh
Published: (2020-01-01)

Analisa Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Watutumou III Kabupaten Minahasa Utara
by: Jolly Turangan, et al.
Published: (2020-04-01)

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

KRITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
by: Ahmad Fathonih
Published: (2015-12-01)

Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
by: Indra Perwira
Published: (2015-12-01)

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJAKEUANGAN PEMERINTAH DESA PASCA PENERAPAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
by: Retno Astuti Dewi, et al.
Published: (2019-04-01)

RISIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
by: Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H
Published: (2017-09-01)

HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Ovia Merista
Published: (2016-06-01)

Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
by: Sodikin Sodikin
Published: (2010-12-01)

Persoalan Yuridis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
by: Ahmad Irzal Fardiansyah
Published: (2013-08-01)

Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
by: Raja Ahmad Faisal Harahap, et al.
Published: (2019-11-01)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
by: Jeanne Darc Noviyanti Manik
Published: (2018-10-01)

Pengawasan Peraturan Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: Fajri Nursyamsi
Published: (2015-12-01)

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI DEINDUSTRIALISASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN
by: Alexander Dwi Agung Situmorang, et al.
Published: (2018-11-01)

Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: William Sanjaya
Published: (2015-12-01)

Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia
by: Dian Kus Pratiwi
Published: (2017-10-01)

Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
by: Ida Keumala Jeumpa
Published: (2010-12-01)

UPAYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Yelia Natasya Winstar, et al.
Published: (2017-04-01)

Reformasi Sistem Pensiun Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Guna Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil
by: Fiqi Fatichadiasty
Published: (2020-06-01)

DESA DAN LEGITIMASI KEBERDAYAAN SOSIAL; TELAAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG No. 6/2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN MALANG
by: Sri Hartini Jatmikowati, et al.
Published: (2016-10-01)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
by: Yulkarnain Harahab
Published: (2015-02-01)

KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
by: Tata Wijayanta
Published: (2014-06-01)

KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
by: Tata Wijayanta
Published: (2014-06-01)