Implementasi Sanksi Keterlambatan Pesawat Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan KM.25 Tahun 2008
Deregulasi angkutan Udara dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2001 kemudian diubah menjadi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. memberikan dampak positif terhadap bisnis angkutan udara dengan peningkatan jumlah perusahaan penerbang...
Main Author: | Hartati Yusminah |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Air Transportation Research and Development Center
2008-06-01
|
Series: | Warta Ardhia: Jurnal Perhubungan Udara |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.wartaardhia.com/index.php/wartaardhia/article/view/56 |
Similar Items
-
TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA
by: Rhirien Adriani
Published: (2015-08-01) -
Pengkajian Ganti Rugi Bagi Penumpang Angkutan Udara Atas Terjadinya Keterlambatan Keberangkatan Pesawat
by: Yuke Sri Rizki
Published: (2007-06-01) -
Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah
by: Alimin Alimin, et al.
Published: (2020-05-01) -
Keluhan Utama pada Keterlambatan Perkembangan Umum di Klinik Khusus Tumbuh Kembang RSAB Harapan Kita
by: Anna Tjandrajani, et al.
Published: (2016-11-01) -
Studi Kasus Keterlambatan Bicara Anak Usia 6 Tahun di Taman Kanak-Kanak
by: Aisyah Oktavia Siregar, et al.
Published: (2019-08-01)