KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. Namun tanggung jawab tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan dukungan Dunia Usaha dan Masyarakat. Untuk memfasilitasi dukun...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Universitas Kristen Satya Wacana
2018-03-01
|
Series: | Refleksi Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1276 |
id |
doaj-c745f8ad953f42b798ab1f246457a445 |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-c745f8ad953f42b798ab1f246457a4452020-11-24T21:05:52ZindUniversitas Kristen Satya WacanaRefleksi Hukum2541-49842541-54172018-03-0121658010.24246/jrh.2017.v2.i1.p65-801276KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta)Bani Pamungkas0Universitas BakriePemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. Namun tanggung jawab tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan dukungan Dunia Usaha dan Masyarakat. Untuk memfasilitasi dukungan tersebut ditetapkan Pergub No. 112 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Penelitian ini mengulas tentang evaluasi ketentuan Pergub tersebut beserta usulan perubahannya. Menggunakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian ini melakukan kajian empiris dengan menggunakan metode Modified Participatory Action Research. Kombinasi analisis yuridis dengan model perancangan peraturan digunakan pada tahapan analisa. Perbaikan tata kelola TSLDU/CSR, dilakukan melalui 4 (empat) aspek yaitu (1) penyediaan Informasi dan Tata Kelola Administrasi TSLDU/CSR menggunakan Sistem Informasi berbasis web; (2) mengintegrasikan Dukungan TSLDU dengan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah; (3) Perluasan Ruang Lingkup TSLDU/CSR; dan (4) Mengembangkan Skema TSLDU/CSR Kolaboratif.http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1276Corporate Social ResponsibilityHibah DaerahTransparansiKolaboratif. |
collection |
DOAJ |
language |
Indonesian |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Bani Pamungkas |
spellingShingle |
Bani Pamungkas KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta) Refleksi Hukum Corporate Social Responsibility Hibah Daerah Transparansi Kolaboratif. |
author_facet |
Bani Pamungkas |
author_sort |
Bani Pamungkas |
title |
KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta) |
title_short |
KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta) |
title_full |
KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta) |
title_fullStr |
KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta) |
title_full_unstemmed |
KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta) |
title_sort |
kerangka pengaturan pengelolaan csr terpadu (studi kasus di kota jakarta) |
publisher |
Universitas Kristen Satya Wacana |
series |
Refleksi Hukum |
issn |
2541-4984 2541-5417 |
publishDate |
2018-03-01 |
description |
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. Namun tanggung jawab tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan dukungan Dunia Usaha dan Masyarakat. Untuk memfasilitasi dukungan tersebut ditetapkan Pergub No. 112 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Penelitian ini mengulas tentang evaluasi ketentuan Pergub tersebut beserta usulan perubahannya. Menggunakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian ini melakukan kajian empiris dengan menggunakan metode Modified Participatory Action Research. Kombinasi analisis yuridis dengan model perancangan peraturan digunakan pada tahapan analisa. Perbaikan tata kelola TSLDU/CSR, dilakukan melalui 4 (empat) aspek yaitu (1) penyediaan Informasi dan Tata Kelola Administrasi TSLDU/CSR menggunakan Sistem Informasi berbasis web; (2) mengintegrasikan Dukungan TSLDU dengan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah; (3) Perluasan Ruang Lingkup TSLDU/CSR; dan (4) Mengembangkan Skema TSLDU/CSR Kolaboratif. |
topic |
Corporate Social Responsibility Hibah Daerah Transparansi Kolaboratif. |
url |
http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1276 |
work_keys_str_mv |
AT banipamungkas kerangkapengaturanpengelolaancsrterpadustudikasusdikotajakarta |
_version_ |
1716767625279700992 |