KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. Namun tanggung jawab tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan dukungan Dunia Usaha dan Masyarakat. Untuk memfasilitasi dukun...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Bani Pamungkas
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Universitas Kristen Satya Wacana 2018-03-01
Series:Refleksi Hukum
Subjects:
Online Access:http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1276
id doaj-c745f8ad953f42b798ab1f246457a445
record_format Article
spelling doaj-c745f8ad953f42b798ab1f246457a4452020-11-24T21:05:52ZindUniversitas Kristen Satya WacanaRefleksi Hukum2541-49842541-54172018-03-0121658010.24246/jrh.2017.v2.i1.p65-801276KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta)Bani Pamungkas0Universitas BakriePemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. Namun tanggung jawab tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan dukungan Dunia Usaha dan Masyarakat. Untuk memfasilitasi dukungan tersebut ditetapkan Pergub No. 112 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Penelitian ini mengulas tentang evaluasi ketentuan Pergub tersebut beserta usulan perubahannya. Menggunakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian ini melakukan kajian empiris dengan menggunakan metode Modified Participatory Action Research. Kombinasi analisis yuridis dengan model perancangan peraturan digunakan pada tahapan analisa. Perbaikan tata kelola  TSLDU/CSR, dilakukan melalui 4 (empat) aspek yaitu (1) penyediaan Informasi dan Tata Kelola Administrasi TSLDU/CSR menggunakan Sistem Informasi berbasis web; (2) mengintegrasikan Dukungan TSLDU dengan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah; (3) Perluasan Ruang Lingkup TSLDU/CSR; dan (4) Mengembangkan Skema TSLDU/CSR Kolaboratif.http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1276Corporate Social ResponsibilityHibah DaerahTransparansiKolaboratif.
collection DOAJ
language Indonesian
format Article
sources DOAJ
author Bani Pamungkas
spellingShingle Bani Pamungkas
KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta)
Refleksi Hukum
Corporate Social Responsibility
Hibah Daerah
Transparansi
Kolaboratif.
author_facet Bani Pamungkas
author_sort Bani Pamungkas
title KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta)
title_short KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta)
title_full KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta)
title_fullStr KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta)
title_full_unstemmed KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta)
title_sort kerangka pengaturan pengelolaan csr terpadu (studi kasus di kota jakarta)
publisher Universitas Kristen Satya Wacana
series Refleksi Hukum
issn 2541-4984
2541-5417
publishDate 2018-03-01
description Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. Namun tanggung jawab tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan dukungan Dunia Usaha dan Masyarakat. Untuk memfasilitasi dukungan tersebut ditetapkan Pergub No. 112 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Penelitian ini mengulas tentang evaluasi ketentuan Pergub tersebut beserta usulan perubahannya. Menggunakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian ini melakukan kajian empiris dengan menggunakan metode Modified Participatory Action Research. Kombinasi analisis yuridis dengan model perancangan peraturan digunakan pada tahapan analisa. Perbaikan tata kelola  TSLDU/CSR, dilakukan melalui 4 (empat) aspek yaitu (1) penyediaan Informasi dan Tata Kelola Administrasi TSLDU/CSR menggunakan Sistem Informasi berbasis web; (2) mengintegrasikan Dukungan TSLDU dengan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah; (3) Perluasan Ruang Lingkup TSLDU/CSR; dan (4) Mengembangkan Skema TSLDU/CSR Kolaboratif.
topic Corporate Social Responsibility
Hibah Daerah
Transparansi
Kolaboratif.
url http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1276
work_keys_str_mv AT banipamungkas kerangkapengaturanpengelolaancsrterpadustudikasusdikotajakarta
_version_ 1716767625279700992