ANALISIS KOMPARATIF REKRUITMEN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK STUDI KASUS PDIP DAN PKS KOTA SURAKARTA

• Main Authors: Cholida Eka Anggraini, Joko Sutarso
• Format: Article
• Language: English
• Published: Muhammadiyah University Press 2017-01-01
• Series: Komuniti
• Online Access: http://journals.ums.ac.id/index.php/komuniti/article/view/2954

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik partai politik dalam rekruitmen perempuan. Untuk mengetahui peran perempuan dalam partai politik dilakukan dengan membandingkan PDI Perjuangan dan PKS Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling untuk menentukan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, arsip, dan observasi langsung. Setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: 1) strategi komunikasi politik. Komunikasi internal dalam PDI Perjuangan dan PKS Kota Surakarta dengan dilakukan dengan rapat inti pengurus sebagai bentuk komunikasi ke atas. Penyebaran informasi kebijakan-kebijakan partai hingga ke tingkat paling rendah dalam tatanan struktur kepartaian melalui koordinatosi di tiap-tiap wilayah sebagai bentuk komunikasi ke bawah. 2)Strategi Komunikasi politik eksternal partai politik dengan masyarakat menggunakan program-program yang dikeluarkan oleh partai. PDI Perjuangan melalui program Pemeliharan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). Adapun PKS membentuk enam program unggulan partai, yaitu Pos Wanita Keadilan (PWK), Sejahtera Study Club (bimbingan belajar gratis), Cluster Business (kelompok bisnis), Pembinaan Remaja Masjid, Senam Nusantara dan komunitas hobi. 3) Dalam proses rekrutmen calon legeslatif PDI Perjuangan dilakukan penelitian yang berupa penilaian, survei dan riset kelayakan bagi tiap-tiap calon yang diajukan oleh masyarakat. Calon legeslatif terpilih melalui pertimbangan dari pengabdian anggota kepada partai. Sedangkan PKS menggunakan pemilihan umum internal kader di setiap daerah pemilihan untuk menentukan calon legelatif. Hal ini diyakini bahwa setiap kader pada daerah pemilihan telah mengetahui dengan baik kinerja kader lainnya yang berada dalam satu wilayah.