Di Bawah Bayang-Bayang Syariat: Islam, Islamisme dan Demokrasi di Kota Surakarta

• Main Author: Muhammad Adnan
• Format: Article
• Language: English
• Published: Master of Political Science Program, Department of Politics and Governance, Faculty of Social and Political Science, Diponegoro University, 2021-04-01
• Series: Politika: Jurnal Ilmu Politik
• Subjects: islam; islamisme; demokrasi; syariat
• Online Access: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/36083

Kajian ini dikhususkan pada dimamika relasi Islam, Islamisme dan demokrasi di Surakarta. Kajian dilaksanakan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa aktivis Islam dan aktivis Islam politik. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori sikap dan teori identitas untuk menjajagi sejauhmana sikap mereka terhadap praktik demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif. Seberapa kuat peran identitas ke-Islam-an mereka menyikapi pemilihan tersebut. Hasil kajian menunjukkan,  aktivis Islam non-politik terbagi  dalam dua kelompok. Satu kelompok dapat menerima demokrasi secara utuh tanpa dikaitkan dengan persoalan syariat, bahkan demokrasi  diangggap sudah sesuai dengan syariat. Sebaliknya, kelompok kedua  menerima demokrasi tetapi menekankan pentingnya memiliki pemimpin Islam. Kalaupun yang terpilih non Muslim, mereka bisa menerima tetapi dengan kondisi terpaksa. Sikap ini juga berlaku untuk pemilihan anggota legislatif. Kelompok Islam politik juga terbagi menjadi dua sikap yaitu kelompok Islamis-idealis dan Islamis-realis. Kelompok yang idealis total menolak praktik demokrasi termasuk pemimpin non-Islam. Kelompok realis, masih bisa menerima demokrasi tetapi haram memilih pemimpin non Islam. Praktik demokrasi di Surakarta untuk waktu yang tidak bisa ditentukan akan senantiasa dibayang-bayangi tiga fenomema. Pertama, dominasi sikap aktivis Islam yang menggunakan standar syariat menurut interpretasi mereka dalam memilih pemimpin politik. Kedua, dominasi sikap aktivis Islam politik yang lebih total dalam menggunakan standar syariat yaitu menetapkan keharaman dalam memilih pemimpin non Islam. Ketiga, sikap Islamis-idealis yang total menolak sistem demokrasi, meskipun pemimpin yang terpilih beragama Islam.