KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM

KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM

Polemik penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu terus tertunda. Rezim tidak mau menyelesaikannya karena persoalan teknis-yuridis sulit diadili secara imparsial. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kewenangan Jaksa Agung dalam penyelesaian Pelanggaran HAM berat dan upaya penegaka...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Bambang Santoso
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Universitas Islam Bandung 2019-09-01
Series:	Syiar Hukum
Online Access:	https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5101

Similar Items

PENATAAN ULANG KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAM BERAT
by: Febriansyah Ramadhan, et al.
Published: (2020-06-01)

POLITIK HUKUM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
by: Syamsuddin Radjab
Published: (2018-12-01)

Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional
by: Andrey Sujatmoko
Published: (2016-08-01)

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI POLA REKONSILIASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2006
by: Zahratul 'Ain Taufik
Published: (2017-08-01)

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
by: Muhammad Insa Ansari, et al.
Published: (2013-08-01)

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
by: Aulia Rosa Nasution
Published: (2018-06-01)

Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial
by: Nunik Nurhayati
Published: (2017-01-01)

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia
by: Kelik Iswandi, et al.
Published: (2020-12-01)

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
by: Luh Putu Sela Septika
Published: (2017-08-01)

PRINSIP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PERJANJIAN LISENSI MEREK TERKENAL
by: Agung Sujatmiko
Published: (2011-07-01)

HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENGURUS BIDANG PERTANAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF
by: tri setiady
Published: (2015-11-01)

Book Review: Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM
by: Nadya Meta Puspita
Published: (2016-04-01)

PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Sulistyani Eka Lestari
Published: (2014-02-01)

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Janpatar Simamora
Published: (2016-05-01)

Asas Retroaktif pada Kasus Pelanggaran HAM (Perspektif Hukum Islam)
by: Ikhwan Ikhwan
Published: (2009-06-01)

Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi
by: Disiplin F. Manao
Published: (2018-03-01)

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERKEBUNAN BERBASIS PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM)
by: Randy Pradityo
Published: (2016-05-01)

Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia
by: Abdul Muthalib Tahar
Published: (2012-10-01)

Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional
by: Ufran Ufran
Published: (2019-04-01)

PENERAPAN PERTANGGUNG JAWABAN KOMANDO DI INDONESIA ATAS PELANGGARAN HAM BERAT KATEGORI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
by: Joko Setiyono
Published: (2010-10-01)

Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia
by: Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Published: (2017-05-01)

PELANGGARAN PRINSIP TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ASURANSI INVESTASI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
by: Yoghi Arief Susanto, et al.
Published: (2021-01-01)

OPTIMALISASI ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN JAKSA GUNA MEMINIMALISIR DAMPAK PRIMUM REMEDIUM DALAM PEMIDANAAN
by: Yodi Nugraha
Published: (2020-06-01)

KEWENANGAN ANKUM TERHADAP WARGA NEGARA YANG DIMOBILISASI DALAM HUKUM DISIPLIN MILITER
by: allan hermit prasetyo
Published: (2016-09-01)

EKSISTENSI PERADILAN HAM TERHADAP PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR
by: Musleh Herry
Published: (2008-08-01)

Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War
by: Dyah Lupita Sari
Published: (2018-07-01)

Divestasi Saham Asing dalam Penambangan Bawah Tanah Dihubungkan dengan Kedaulatan Negara
by: Purnama Trisnamansyah, et al.
Published: (2016-12-01)

PENGESAMPINGAN PRINSIP PERSAMAAN DIMUKA HUKUM ATAS IZIN PEMERIKSAAN PEJABAT NEGARA
by: I Komang Suka'arsana, et al.
Published: (2016-01-01)

Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi
by: Hayat Hayat
Published: (2015-08-01)

KEWENANGAN DISKRESI MENGENAI PELUANG SIKAP TINDAK ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERBERDAYAAN HUKUM PROGRESIF
by: Wijaya Wijaya
Published: (2020-04-01)

PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP KERJA SAMA PADA IKLAN TOYOTA VERSI DORAEMON-NOBITA BBQ
by: Idrus Idrus
Published: (2017-03-01)

PRINSIP KEADILAN DAN MUSYAWARAH DALAM HUKUM ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA
by: Hariyanto Hariyanto
Published: (2014-06-01)

TUGAS DAN KEWENANGAN POLRESTA DENPASAR DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN KARYA CIPTA LAGU DI KOTA DENPASAR
by: I Putu Carlos Dolesgit
Published: (2013-07-01)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah
by: Ilyas Ismail, et al.
Published: (2015-04-01)

Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)
by: Galuh Candra Purnamasari
Published: (2017-12-01)

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI UPAYA PERTAMA DAN TERAKHIR DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI TINGKAT NASIONAL
by: Lina Hastuti
Published: (2011-09-01)

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI UPAYA PERTAMA DAN TERAKHIR DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI TINGKAT NASIONAL
by: Lina Hastuti
Published: (2012-09-01)

KETAATAN DAN PELANGGARAN IKLAN TELEVISI TERHADAP PRINSIP KERJA SAMA
by: Ening Herniti
Published: (2016-09-01)

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
by: Henny Juliani
Published: (2010-01-01)

Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan
by: Sahnan Sahnan, et al.
Published: (2019-11-01)