CONFUSION DAN PEMBATALAN MEREK OLEH PENGADILAN

This article criticizes the judicial review practice over trademarks infringement in Indonesia. This article argues that to be fair the court should consider the confusion effect to determine whether there is a trademarks infringement case in accordance with Art. 16.1 of the TRIPs Agreement. This ar...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Indirani Wauran, Titon Slamet Kurnia
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Gadjah Mada 2015-10-01
Series:Mimbar Hukum
Online Access:https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15888
id doaj-b9fa2b32bbd04df89d8e8c5223f4a858
record_format Article
spelling doaj-b9fa2b32bbd04df89d8e8c5223f4a8582020-11-25T03:05:56ZengUniversitas Gadjah MadaMimbar Hukum0852-100X2443-09942015-10-0127227128410.22146/jmh.1588810985CONFUSION DAN PEMBATALAN MEREK OLEH PENGADILANIndirani WauranTiton Slamet KurniaThis article criticizes the judicial review practice over trademarks infringement in Indonesia. This article argues that to be fair the court should consider the confusion effect to determine whether there is a trademarks infringement case in accordance with Art. 16.1 of the TRIPs Agreement. This article concludes that Indonesia needs to improve its legislation to meet the requirement of the TRIPs Agreement and to improve the judges quality in applying the Trademarks Law properly by considering its purpose which grants the trademark owner a protection of the trademark’s identity and a protection against confusion against unauthorized use by third parties.   Artikel ini mengkritisi praktik yudisial atas kasus pelanggaran merek di Indonesia. Atas dasar itu artikel ini berargumen bahwa supaya adil maka pengadilan seyogianya mempertimbangkan efek kebingungan untuk menentukan apakah ada pelanggaran merek sesuai Art. 16.1 TRIPs Agreement. Artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperbaiki legislasinya supaya sesuai tuntutan TRIPs Agreement dan meningkatkan kualitas hakimnya dalam menerapkan Hukum Merek secara memadai dengan mempertimbangkan aspek purposivenya untuk memberikan kepada pemilik merek perlindungan atas identitas mereknya itu sendiri dan perlindungan atas kebingungan yang ditimbulkan oleh penggunaan merek tanpa hak oleh pihak ketiga.https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15888
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Indirani Wauran
Titon Slamet Kurnia
spellingShingle Indirani Wauran
Titon Slamet Kurnia
CONFUSION DAN PEMBATALAN MEREK OLEH PENGADILAN
Mimbar Hukum
author_facet Indirani Wauran
Titon Slamet Kurnia
author_sort Indirani Wauran
title CONFUSION DAN PEMBATALAN MEREK OLEH PENGADILAN
title_short CONFUSION DAN PEMBATALAN MEREK OLEH PENGADILAN
title_full CONFUSION DAN PEMBATALAN MEREK OLEH PENGADILAN
title_fullStr CONFUSION DAN PEMBATALAN MEREK OLEH PENGADILAN
title_full_unstemmed CONFUSION DAN PEMBATALAN MEREK OLEH PENGADILAN
title_sort confusion dan pembatalan merek oleh pengadilan
publisher Universitas Gadjah Mada
series Mimbar Hukum
issn 0852-100X
2443-0994
publishDate 2015-10-01
description This article criticizes the judicial review practice over trademarks infringement in Indonesia. This article argues that to be fair the court should consider the confusion effect to determine whether there is a trademarks infringement case in accordance with Art. 16.1 of the TRIPs Agreement. This article concludes that Indonesia needs to improve its legislation to meet the requirement of the TRIPs Agreement and to improve the judges quality in applying the Trademarks Law properly by considering its purpose which grants the trademark owner a protection of the trademark’s identity and a protection against confusion against unauthorized use by third parties.   Artikel ini mengkritisi praktik yudisial atas kasus pelanggaran merek di Indonesia. Atas dasar itu artikel ini berargumen bahwa supaya adil maka pengadilan seyogianya mempertimbangkan efek kebingungan untuk menentukan apakah ada pelanggaran merek sesuai Art. 16.1 TRIPs Agreement. Artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperbaiki legislasinya supaya sesuai tuntutan TRIPs Agreement dan meningkatkan kualitas hakimnya dalam menerapkan Hukum Merek secara memadai dengan mempertimbangkan aspek purposivenya untuk memberikan kepada pemilik merek perlindungan atas identitas mereknya itu sendiri dan perlindungan atas kebingungan yang ditimbulkan oleh penggunaan merek tanpa hak oleh pihak ketiga.
url https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15888
work_keys_str_mv AT indiraniwauran confusiondanpembatalanmerekolehpengadilan
AT titonslametkurnia confusiondanpembatalanmerekolehpengadilan
_version_ 1724676337047699456