KEBIJAKAN PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) BITUNG SEBAGAI KAWASAN INTI MINAPOLITAN (A POLICY ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF BITUNG OCEAN FISHING PORT AS MINAPOLITAN CORE REGION IN BITUNG CITY)

• Main Author: Radityo Pramoda, Armen Zulham, dan Yesi Dewita Sari
• Format: Article
• Language: English
• Published: Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara 2014-01-01
• Series: Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah
• Online Access: http://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/97

This study aims to identify whether Ministry of Marine Affairs and Fisheries policy is in accordance with the determination of Bitung Ocean Fishing Port as Minapolitan core region in Bitung City. Analysis of the research was carried out by utilizing descriptive case study and survey methods. Primary and secondary data were collected through interviews, mail survey (closed questions), field observations, and literature study. Results of the research indicate that: 1) aspects of development pillars in Bitung Ocean Fishing Port have been able to support the development of Bitung City to become Minapolitan area 2) impact of Minapolitan policy can create local industrial throughout Bitung Ocean Fishing Port, 3) determination of Bitung Ocean Fishing Port as Minapolitan core region of Ocean Fishery Port Minapolitan Bitung comes to be a strategic policy of Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Keywords: Policy, Bitung Ocean Fishing Port, Core Region, Minapolitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, apakah kebijakan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sudah sesuai dengan menetapkan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung menjadi kawasan inti Minapolitan Kota Bitung. Analisa penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan metode survey, serta dipaparkan secara deskriptif. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, mail survey (daftar pertanyaan tertutup), observasi lapangan, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukan: 1) aspek pilar pembangunan pada kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung telah mendukung pengembangan Kota Bitung sebagai wilayah Minapolitan; 2) dampak kebijakan Minapolitan dapat menciptakan kegiatan perekonomian lokal yang berbasis industri pada kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung; 3) penetapan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sebagai kawasan inti Minapolitan merupakan kebijakan strategis pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang tepat. Kata kunci: Kebijakan, PPS Bitung, Kawasan inti, Minapolitan