KEADILAN BAGI KONSUMEN: MEMBEDAH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999

KEADILAN BAGI KONSUMEN: MEMBEDAH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999

<p>Abstract: Ideologically the nation of Indonesia agreed to build a<br />laws of the state based on Pancasila. It’s serve as the source of<br />all sources of law of Indonesian. The value of Pancasila<br />implemented to all products of laws. This article will be studied<...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Kholijah Kholijah
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Universitas Islam Negeri Raden Fatah 2015-08-01
Series:	Nurani
Online Access:	http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/272

Similar Items

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: Dede Agus
Published: (2018-12-01)

PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMEGANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: Mintarsih Sudarsono
Published: (2015-12-01)

Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
by: Tomy Michael
Published: (2014-12-01)

Persoalan Yuridis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
by: Ahmad Irzal Fardiansyah
Published: (2013-08-01)

EKSISTENSI KHIYAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TOKO MODERN (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)
by: Rahmatul Huda
Published: (2016-05-01)

UPAYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Yelia Natasya Winstar, et al.
Published: (2017-04-01)

FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: Aprilianti Aprilianti
Published: (2014-04-01)

Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
by: Septi Nur Wijayanti
Published: (2017-03-01)

KORELASI TEORI LOVE THY NEIGHBOUR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
by: Tomy Michael
Published: (2014-02-01)

Perbandingan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
by: Mailinda Eka Yuniza
Published: (2012-02-01)

RISIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
by: Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H
Published: (2017-09-01)

TINJAUAN FILOSOFIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
by: Tri Lisiani Prihatinah
Published: (2013-10-01)

TINJAUAN FILOSOFIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
by: Tri Lisiani Prihatinah
Published: (2008-05-01)

PENTAWILAN PASAL 7A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Tomy Michael
Published: (2013-08-01)

Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Budiman NPD Sinaga
Published: (2013-04-01)

Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia
by: Dian Kus Pratiwi
Published: (2017-10-01)

ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP AKSES ORANG MISKIN PADA PENDIDIKAN
by: Rizki Nur Amalia, et al.
Published: (2019-01-01)

MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: King Sulaiman
Published: (2018-10-01)

POLITIK HUKUM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
by: Muhammad Jeffry Rananda
Published: (2016-04-01)

PENGATURAN BATAS WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: I Gede Prima Praja Sarjana
Published: (2014-04-01)

Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999
by: Leera Sinta Mega Pamungkas
Published: (2021-02-01)

PARAMETER PENGAWASAN POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Hananto Widodo
Published: (2019-11-01)

HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Ovia Merista
Published: (2016-06-01)

PERJANJIAN BAKU DALAM JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
by: Anak Agung Adi Lestari
Published: (2016-07-01)

KONTESTASI KUASAATAS UNDANG-UNDANG PRODUK TEMBAKAU DI MEDIA (UNDANG-UNDANG NOMOR: 36 TAHUN 2009)
by: Sulkhan Chakim
Published: (2017-01-01)

Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Ramadiyagus Ramadiyagus, et al.
Published: (2018-12-01)

Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Rizki Wahyudi, et al.
Published: (2018-12-01)

Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
by: Zenny Rezania Dewantary
Published: (2016-12-01)

ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
by: Arief Suryono
Published: (2009-09-01)

ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
by: Arief Suryono
Published: (2009-09-01)

ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
by: Muhibuthabary Muhibuthabary
Published: (2014-08-01)

KRITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
by: Ahmad Fathonih
Published: (2015-12-01)

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Soegianto Soegianto, et al.
Published: (2019-09-01)

PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
by: Denda Devi Sarah
Published: (2020-12-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
by: Bunga Agustina
Published: (2016-05-01)

HARMONISASI SISTEM HUKUM ISLAM TERHADAP DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
by: Marsaid
Published: (2018-06-01)

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
by: Gunadi Gunadi
Published: (2018-01-01)

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG BINJAI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: Rendra Yozar Dharmaputra, et al.
Published: (2010-12-01)

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Ahmad Rosidi
Published: (2015-08-01)

Implikasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Terhadap Penyelenggara Pos
by: Sri Wahyuningsih
Published: (2012-03-01)

Cannot write session to /tmp/vufind_sessions/sess_t19bisrq47glo98si3se63u6um