The Urgency of Establishing the Truth and Reconciliation Commission in Aceh: Against National Amnesia

• Main Author: M. Ya'kub Aiyub Kadir
• Format: Article
• Language: Indonesian
• Published: Universitas Syiah Kuala 2015-12-01
• Series: Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
• Subjects: komisi kebenaran dan rekonsiliasi; mou helsinki; hak asasi manusia; pemerintah aceh: trust and reconsiliaiton bodyi; human rights; goverment of aceh
• Online Access: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6084

ABSTRAK: Sejak sepuluh tahun perjanjian damai (MoU Helsinki) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada Agustus 2005, telah mendapat tantangan dalam pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sebagai lembaga penting untuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama konflik bersenjata di Aceh. beberapa isu politik dan hukum telah menarik perhatian serius untuk kepentingan kedua belah pihak. Kebijakan melalui program uang tunai untuk korban tidak akan mencegah urgensi pembentukan KKR. Oleh karena itu tulisan ini membahas bahwa KKR ini penting tidak hanya bagi para korban yang mencari kebenaran dan keadilan, tetapi juga untuk mengembangkan kembali landasan untuk Indonesia sebagai negara berdaulat yang beradab.  Urgensi Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh: Melawan Lupa Nasional ABSTRACT: Since ten years of the peace agreement(the MoU Helsinki) between the Goverment of Indonesia and the Free Aceh Movement on August 2005, has posed a challenge over the establishment of the Truth and Reconcilition Body (TRC), as an esential institution for the suspicious of violation of human rights during armed conflict in Aceh. Several  political and legal issues  have attracted serious attention to both parties’ interests. The imposing policy of cash programt for the victims would not prevent to the urgency of the TRC establishment. This paper therefore highlights that the TRC is esential, not merely for the victims who  seeking the truth and justice, but also for  re-developing a foundation for Indonesia as a sovereign  civilised state.