URGENSI PERLINDUNGAN BENDA BERSEJARAH DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

• Main Author: Taufik Rachmat Nugraha. S.H.
• Format: Article
• Language: English
• Published: Universitas Gadjah Mada 2020-01-01
• Series: Mimbar Hukum
• Subjects: ihl, konvensi den-haag 1954, benda budaya indonesia
• Online Access: https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/46446
• ISSN: 0852-100X; 2443-0994

Abstract Indonesia has various historical cultural properties from Megalithic to Colonial Era. However, their existence are in danger due to the armed conflict which may break out in unspecified and unpredictable time and place. Therefore, this issue has to be the main concern in regard to the existence of Indonesian historical Cultural Properties. Meanwhile, Indonesia as a member of The Hague Convention 1954 and UNESCO Convention 1977 still does not have a particular regulation regarding the protection of historical properties during armed conflict. This Article will examine the Indonesia's urgency in creating particular regulation through National Legislation and also inserting enhanced protection to the cultural properties which are considered great importance for all peoples. Hence, these cultural properties will have international protection during armed conflict. Intisari Indonesia memiliki keanekaragaman benda budaya yang bersejarah dari peninggalan era megalitikum hingga kolonial. Namun, eksistensi benda budaya tersebut terancam oleh konflik bersenjata dan konflik bersenjata dapat saja terjadi kapanpun dan dimanapun dan juga tidak seorangpun dapat memprediksinya, persoalan ini yang harus menjadi pertimbangan utama karena benda budaya akan sangat rentan ketika terjadi bila konflik bersenjata terjadi di Indonesia. Sementara itu, Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Den-Haag 1954 dan Konvensi UNESCO 1977, hanya saja hingga saat ini Indonesia belum memiliki peraturan khusus terkait perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata. Artikel ini akan menguji urgensi Indonesia untuk membuat peraturan khusus dan memasukan pengaturan enhanced protection pada benda budaya yang dinilai memiliki nilai keluhuran bagi umat manusia agar mendapat perlindungan secara internasional jika terjadi konflik bersenjata di masa depan.