Prinsip-Prinsip dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan

• Main Author: Subijanto --
• Format: Article
• Language: English
• Published: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016-12-01
• Series: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
• Subjects: educational decentralization, quality, relevancy of education,
• Online Access: http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/484

<p>The effectiveness of decentralization is not only giving involving authority process and budget<br />from central government to local government but also giving authority as a whole to the school through<br />holistic authority in defining policy of education, such as: teaching-learning process organization,<br />management of teacher, structur and school planning, and school budget resources. The Act number 20<br />of the year 2003 about National Education System was support the authority education budget directly to<br />every school through school based management. The quality and relevance of education in each stage of<br />education had been stated. Therefore, the Government was commited to invest for education as a<br />solution of nation in the future that is through 20 % Fiscal National Budget for education could be<br />operationalized excluded government education dan salary of teacher. For empowering support<br />development of education the government shoud be collaboration with local government, society, and<br />private company in conducting the quality of education. To increase the nation of competitiveness, the<br />quality of education which is equal to the international standard need to be developed, to be monitor, and<br />to be evaluate stages by stages and continuously in every region with more emphasises on relevancy<br />based on demand, the characteristic of local region and prominence to local content based education.</p><p> </p><p><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan<br />dan pendanaan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi<br />harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah dalam menentukan berbagai<br />kebijakan, seperti organisasi dan proses belajar-mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan<br />di tingkat sekolah, dan sumber pendanaan sekolah. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas<br />mendukung dengan memberikan kewenangan otonomi pendidikan langsung kepada setiap satuan<br />pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. Mutu dan relevansi pendidikan ada pada setiap proses<br />pentahapan pada satuan pendidikan. Komitmen Pemerintah untuk berinvestasi pada pendidikan sebagai<br />solusi masa depan bangsa harus segera diwujudkan melalui pengalokasian 20% APBN untuk pendidikan<br />di luar anggaran pendidikan kedinasan dan gaji guru. Untuk memperkuat dukungan pengembangan<br />pendidikan, diperlukan kemitraan yang erat antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat<br />dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Untuk meningkatkan daya saing bangsa, pendidikan<br />unggulan bertaraf internasional perlu dikembangkan, dimonitor, dan dievaluasi secara bertahap dan<br />berkesinambungan di setiap daerah dengan menekankan relevansi dengan kebutuhan, ciri khas daerah/<br />keunggulan lokal.</p>