PERBANDINGAN GANTI RUGI DAN MEKANISME PERALIHAN HAK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012

PERBANDINGAN GANTI RUGI DAN MEKANISME PERALIHAN HAK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012

Peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu diupayakan agar sesuai dengan kebutuhan zaman. terdapat perbedaan mendasar yang mengubah haluan khususnya dalam bidang ganti rugi dan mekanisme peralihan hak dalam Perpres No 65 Tahun 2006 dan UU No 2 Tahun 2012. Art...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Aristya Windiana Pamuncak
Format:	Article
Language:	English
Published:	Muhammadiyah University Press 2016-10-01
Series:	Law and Justice
Online Access:	http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/2699

Similar Items

Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
by: Victor Juzuf Sedubun, et al.
Published: (2019-12-01)

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
by: Gunadi Gunadi
Published: (2018-01-01)

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf di Kota Kendari
by: Kamaruddin Kamarudin
Published: (2014-11-01)

PROBLEMATIKA PERMOHONAN GRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002
by: Niken Subekti Budi Utami
Published: (2008-02-01)

KEDUDUKAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
by: Asep Suparman
Published: (2015-01-01)

PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
by: Marindowati Marindowati
Published: (2015-11-01)

Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
by: Agus Kusnadi
Published: (2015-12-01)

FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: Aprilianti Aprilianti
Published: (2014-04-01)

Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia
by: Dian Kus Pratiwi
Published: (2017-10-01)

KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
by: Tata Wijayanta
Published: (2014-06-01)

KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
by: Tata Wijayanta
Published: (2014-06-01)

Pengawasan Peraturan Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: Fajri Nursyamsi
Published: (2015-12-01)

TINJAUAN FILOSOFIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
by: Tri Lisiani Prihatinah
Published: (2013-10-01)

TINJAUAN FILOSOFIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
by: Tri Lisiani Prihatinah
Published: (2008-05-01)

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: Yusdianto Yusdianto
Published: (2015-12-01)

Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
by: Sodikin Sodikin
Published: (2010-12-01)

Merger Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
by: Jenny Kristina Matuankotta
Published: (2012-03-01)

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DESA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: M. Zaini Harfi
Published: (2016-12-01)

ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
by: Arief Suryono
Published: (2009-09-01)

ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
by: Arief Suryono
Published: (2009-09-01)

Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
by: Antonius Dwicky Cahyadi
Published: (2019-03-01)

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam.
by: Darwis Anatami
Published: (2017-11-01)

MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: King Sulaiman
Published: (2018-10-01)

PEMBAHARUAN PERATURAN PAJAK HOTEL MELALUI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
by: Hendro Saptono
Published: (2010-01-01)

ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
by: Muhibuthabary Muhibuthabary
Published: (2014-08-01)

PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
by: Denda Devi Sarah
Published: (2020-12-01)

KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
by: Gunawan Adi Purwanto
Published: (2018-09-01)

HUKUM WAKAF BENDA BERGERAK (UANG) MENURUT FATWA ULAMA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG WAKAF
by: Boedi Abdullah
Published: (2018-09-01)

PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM
by: Hani Sholihah
Published: (2018-07-01)

RISIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
by: Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H
Published: (2017-09-01)

HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Ovia Merista
Published: (2016-06-01)

Implikasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Terhadap Penyelenggara Pos
by: Sri Wahyuningsih
Published: (2012-03-01)

Persoalan Yuridis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
by: Ahmad Irzal Fardiansyah
Published: (2013-08-01)

Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
by: Raja Ahmad Faisal Harahap, et al.
Published: (2019-11-01)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
by: Jeanne Darc Noviyanti Manik
Published: (2018-10-01)

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
by: Trusto Subekti
Published: (2010-09-01)

ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
by: Oksep Adhayanto, et al.
Published: (2019-07-01)

INTERPRETASI BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Amelia Sri Kusuma Dewi, et al.
Published: (2016-01-01)

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
by: Trusto Subekti
Published: (2010-10-01)

TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
by: erinda sinaga, et al.
Published: (2015-11-01)