PENGATURAN ULANG PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT
<p>Sejak diberlakunnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang pemilihan kepala daerah yang ingin mengem...
Main Author: | Budiyono Budiyono |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
University of Lampung
2014-06-01
|
Series: | Fiat Justisia |
Online Access: | http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/372 |
Similar Items
-
IMPLEMENTASI PENGISIAN JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN UUD 1945 DI TENGAH KEBERAGAMAN DAERAH
by: Ridwan Mukti
Published: (2016-01-01) -
PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN)
by: Rahma Aulia, et al.
Published: (2018-07-01) -
MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH (SUATU PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN LAMPUNG TENGAH)
by: Yulia Neta
Published: (2014-04-01) -
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT
by: Ismail Ismail, et al.
Published: (2019-09-01) -
Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
by: Bima Ridho Halim, et al.
Published: (2020-01-01)