FORMULASI UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN (Pencarian Bentuk dan Batasan Pengaturan)

FORMULASI UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN (Pencarian Bentuk dan Batasan Pengaturan)

Constitution court of justice verdict Number 11-14-21-126 and 136/PUU-VII/2009 that read date 31 march 2010 then, has juridical implication very vast towards education system in indonesia. Those implication not only limit the act number 9 year 2009 concerning education corporate body, but it implic...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Suhrizal
Format:	Article
Language:	English
Published:	Jenderal Soedirman University 2010-09-01
Series:	Journal of Dinamika Hukum
Subjects:	constitution education justice verdict
Online Access:	http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/94/44

Similar Items

FORMULASI UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN (Pencarian Bentuk dan Batasan Pengaturan)
by: Suhrizal Suhrizal
Published: (2010-10-01)

Komentar terhadap undang-undang badan hukum pendidikan dan kesiapan UNY menjadi badan hukum pendidikan
by: Anang Priyanto
Published: (2009-06-01)

PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH
by: M Roji Iskandar
Published: (2017-07-01)

PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG- UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR 1945
by: Tanto Lailam
Published: (2014-06-01)

URGENSITAS MAHKAMAH KONSTITUSI MENGELUARKAN FATWA HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
by: Achmad Safiudin R, et al.
Published: (2018-06-01)

Sanksi Pidana Perampokan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam
by: Ishaq Ishaq
Published: (2016-03-01)

IMPLIKASI HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: King Faisal Sulaiman
Published: (2019-05-01)

IDEALISME CONSTITUENDUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
by: Benediktus Hestu Cipto Handoyo
Published: (2021-05-01)

Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: William Sanjaya
Published: (2015-12-01)

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN STANDARDISASI MENURUT AGREEMENT TBT DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
by: Syukri Hidayatullah
Published: (2016-11-01)

TAFSIR MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Janpatar Simamora
Published: (2014-09-01)

POLITIK HUKUM PENGATURAN SULTAN GROUND DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2013 TENTANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DAN HUKUM TANAH NASIONAL
by: Rangga Alfiandri Hasim
Published: (2016-11-01)

PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI DALAM SISTEM PENGAWASAN HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI 1945
by: Titik Triwulan Tutik
Published: (2012-02-01)

Piagam Madinah dan Spiritnya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
by: Elkhairati Elkhairati
Published: (2019-05-01)

Absolute Properties of Arbitration Decision in Business Dispute Settlement Based on Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law Based on Justice Theory Perspective
by: aryani witasari
Published: (2017-12-01)

UPAYA HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN
by: Pieter Radjawane
Published: (2016-12-01)

ANALISIS NORMATIF PENATAAN HUKUM TERHADAP KRITERIA KEADAAN MEMAKSA DALAM PROSES PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Ida R. Hasan, S.H., M.H, et al.
Published: (2017-05-01)

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEBERADAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM MILIK NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
by: * Rianti
Published: (2011-02-01)

PENGATURAN FOLKLOR SECARA SUI GENERIS DALAM UNDANG-UNDANG TERSENDIRI
by: Yusna Melianti, et al.
Published: (2016-01-01)

Dasar Hukum Penataan Lembaga negara yang tidak Diatur Undang-Undang Dassar Negara Republik Indonesia
by: Yudi Widagdo Harimurti
Published: (2019-06-01)

INTERPRETASI BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Amelia Sri Kusuma Dewi, et al.
Published: (2016-01-01)

Pengaturan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Ditinjau Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 82/PUU-XII/2014
by: I Putu Oka Pratiwi Widasmara
Published: (2016-07-01)

Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar di Indonesia
by: Jajang Indra Fadila
Published: (2014-06-01)

LEMBAGA JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR : PERBANDINGAN ANTARA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
by: Joseph Atja Sulandra, et al.
Published: (2016-07-01)

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XIV/2016 TENTANG JUDICIAL REVIEW UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN
by: Shandy Harsyahwardhana
Published: (2020-08-01)

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
by: Gunadi Gunadi
Published: (2018-01-01)

ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
by: Marcus Priyo Gunarto
Published: (2012-07-01)

Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana
by: Syamsul Huda
Published: (2015-12-01)

Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana
by: Syamsul Huda
Published: (2015-12-01)

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 605 AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000
by: Malaysia, Goverment
Published: (2000)

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Pelajaran dari Kearifan Lokal dan Kasus Raju
by: Ferry Fathurokhman
Published: (2013-08-01)

Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Asean Charter Oleh Mahkamah Konstitusi
by: Afidatussolihat .
Published: (2014-06-01)

PENGATURAN ASURANSI KECELAKAAN JALAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
by: Ms. Sulistiowati
Published: (2012-02-01)

Mendialogkan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
by: Yosef Heristyo Endro Baruno, et al.
Published: (2021-03-01)

Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)
by: Dedy Nursamsi
Published: (2014-06-01)

PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Djoko Imbawani
Published: (2014-06-01)

Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Budiman NPD Sinaga
Published: (2013-04-01)

PENGATURAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN
by: Tenang Haryanto, et al.
Published: (2008-05-01)

PENGATURAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN
by: Tenang Haryanto, et al.
Published: (2013-10-01)

Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana
by: Koesparmono Irsan
Published: (2015-04-01)