Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar

• Main Authors: Aan Aswari, Andika Prawira Buana, Farah Syah Rezah
• Format: Article
• Language: Indonesian
• Published: Universitas Syiah Kuala 2018-04-01
• Series: Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
• Subjects: hak untuk dilupakan; koran digital; calon mahasiswa; rights to be forgotten; digital newspaper; student candidates.
• Online Access: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/9656
• ISSN: 0854-5499; 2527-8428

Teknologi koran digital di Indonesia kini membawa persoalan baru ketika hadirnya aturan hak melupakan secara implisit dalam Pasal 26 ayat (3) UU No 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu terdapat kerugian yang dapat timbul tanpa disadari oleh calon mahasiswa yang memiliki rekam jejak tersangkut masalah hukum di Kota Makassar. Keadaan dilematis begitu cepat dirasakan ketika aturan baru ini diterapkan akibat sifat aturan belum memberikan petunjuk dalam aturan turunannya, dalam penerapannya cenderung hukum melahirkan sebuah masalah baru, yaitu kebijakan yang timbul mengacu pada rekam jejak calon mahasiswa. Karya ilmiah ini menggunakan metode sosio yuridis, yaitu data primer, dan dianalisis kualitatif. Hasil karya ilmiah ini menunjukkan bahwa calon mahasiswa yang penah menjalani putusan pengadilan dan terpublikasi dapat mengambil haknya untuk bebas memilih institusi pendidikan lanjutan, walaupun bersama pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Harapan kedepannya agar tidak kembali menjadi aturan yang dapat menimbulkan masalah baru karena adanya benturan antar norma yang berlaku, sehingga tercipta aturan yang berkualitas dan dapat diterapkan.   Legal Harmonization Rights to be Forgotten for Digital Newspaper of Students Candidates in Makassar  Sustainability technology of digital newspaper in Indonesia as referred to in Article 26 paragraph (3) Law No. 19/2016 about Information and Electronic Transactions, that is not realized there is a loss for prospective students who have a problematic track record with the law in Makassar City. The situation became so quickly perceived dilemma because it has not given instructions in derivatives rules, in practice the new law arises, ie policies that arise at the track record of prospective students. This paper uses a me-thod socio-juridical, primary data, and analyzed qualitatively, and than will shows the prospective students who have had a court decision and publicly to take their right to freely choose the educational institution, even tought with a statement unrepeat unlawful act. The idea is not become repeated new rules making new problems because of a clash between prevailing norms, so as to manifest the rules of quality and can be applied.