Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum
Dalam kehidupan manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Setiap menusia memiliki kebutuhan yang bebeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tergantung pada kemampuan atau daya beli masing-masing individu. Daya beli tergantung...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
UIR Press
2017-04-01
|
| Series: | UIR Law Review |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/152/256 |
| Summary: | Dalam kehidupan manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Setiap menusia memiliki kebutuhan yang bebeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tergantung pada kemampuan atau daya beli masing-masing individu. Daya beli tergantung pula pada penghasilan (upah) yang diperolehnya dalam waktu tertentu setelah ia bekerja. Untuk memberikan perlindungan Pekerja/buruh terhadap pengupahan, maka pemerintah membentuk Dewan Pengupahan (Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Dengan penetapan Upah Minimum oleh Dewan Pengupahan, diharapkan upah yang diterima oleh pekerja/buruh, sebagai sumber penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya, serta dapat tercapai pemenuhan Kabutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja/buruh. Secara psikologis upah yang diterima dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh. |
|---|---|
| ISSN: | 2548-7671 2548-768X |