KONSEP GUGATAN PEMERINTAH ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN: KOMPARASI ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

• Main Authors: Dona Pratama Jonaidi, Andri G Wibisana
• Format: Article
• Language: English
• Published: University of Brawijaya 2021-08-01
• Series: Arena Hukum
• Subjects: hak gugat pemerintah; kerugian lingkungan; pemulihan
• Online Access: https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1152

Abstract In recent years, the Minister of Environment and Forestry (MoEF) has intensified the use of its rights to sue for environmental damage. In most of the lawsuits, the courts have ruled in favor of the MoEF. Surprisingly, hitherto no restoration has taken place in areas where the MoEF’s claims for damages have been granted. Based on conceptual and comparative approaches, this research addresses the restoration of environmental damage in the United States of America and Indonesia. This article finds some problems with the restoration of environmental damage in Indonesia, such as the absence of a Recovery Plan, the use of theoretical damage valuation methods, and the absence of full compensation measures. This article also proposes some recommendations to improve the implementation of the government’s right to sue in Indonesia. Abstrak Dalam beberapa tahun terakhir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah meningkatkat penggunaan hak gugat pemerintah untuk kerugian lingkungan.  Hampir semua gugatan tersebut dimenangkan oleh Menteri LHK.  Namun, hingga saat ini, ternyata belum ada tindakan pemulihan apapun yang dilakukan pemerintah, termasuk di daerah yang gugatan atas pemulihan telah dimenangkan oleh pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif, penelitian ini membahas pemulihan lingkungan di Amerika Serikat dan Indonesia. Studi ini menemukan sejumlah masalah mengenai pemulihan lingkungan di Indonesia, di antaranya adalah tidak adanya Rencana Pemulihan, penggunaan metode penilaian pencemaran yang bersifat teoretis, dan kompensasi yang tidak penuh atas kerugian lingkungan. Tulisan ini juga memberikan beberapa usulan bagi perbaikan hak gugat pemerintah di Indonesia.