IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI KABUPATEN BANJAR
Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut. Hasil penelitian di KPH Ka...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change
2010-12-01
|
Series: | Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan |
Subjects: | |
Online Access: | http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/276 |
Summary: | Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut. Hasil penelitian di KPH Kabupaten Banjar menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan di Kabupaten Banjar dan ketepatan lingkungan dalam menerima kebijakan . Sedangkan dilihat dari sudut pandang ketepatan pelaksana kebijakan, dan ketepatan target dari kebijakan maka implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar belum efektif (2) Terdapat beberapa faktor yang secara dominan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar diantaranya: komunikasi antar stakeholder, sumber daya, dan partisipasi stakeholder. |
---|---|
ISSN: | 0216-0897 2502-6267 |