Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis  pergeseran batas wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar, dan mengapa terjadi penolakan terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Tujuan Penelitian ini...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Mexsasai Indra
Format: Article
Language:English
Published: Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram 2019-04-01
Series:Jurnal IUS
Subjects:
Online Access:http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/608
id doaj-76afcac23e1f42f4b1d0ed9846c61ce3
record_format Article
spelling doaj-76afcac23e1f42f4b1d0ed9846c61ce32021-04-22T04:32:15ZengMagister Ilmu Hukum Universitas MataramJurnal IUS2303-38272477-815X2019-04-017112814210.29303/ius.v7i1.608397Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi RiauMexsasai Indra0Fakultas Hukum Universitas RiauRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis  pergeseran batas wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar, dan mengapa terjadi penolakan terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum pergeseran batas wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan mengetahui faktor penyebab terjadinya penolakan terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015. Adapun hasil dari penelitian adalah, bahwa Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 cacat secara yuridis karena bertentangan dengan asas lex superiori derogat lex inferiori, dan terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015, karena proses keluarnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta pemberlakuannya berdampak terhadap pergeseran wilayah administratif, yang berimplikasi terhadap status hukum hak-hak keperdataan masyarakat.http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/608peradilan tata usaha negara, penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Mexsasai Indra
spellingShingle Mexsasai Indra
Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Jurnal IUS
peradilan tata usaha negara, penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum
author_facet Mexsasai Indra
author_sort Mexsasai Indra
title Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau
title_short Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau
title_full Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau
title_fullStr Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau
title_full_unstemmed Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau
title_sort tinjauan yuridis pergeseran batas wilayah kota pekanbaru dengan kabupaten kampar provinsi riau
publisher Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
series Jurnal IUS
issn 2303-3827
2477-815X
publishDate 2019-04-01
description Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis  pergeseran batas wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar, dan mengapa terjadi penolakan terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum pergeseran batas wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan mengetahui faktor penyebab terjadinya penolakan terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015. Adapun hasil dari penelitian adalah, bahwa Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 cacat secara yuridis karena bertentangan dengan asas lex superiori derogat lex inferiori, dan terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015, karena proses keluarnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta pemberlakuannya berdampak terhadap pergeseran wilayah administratif, yang berimplikasi terhadap status hukum hak-hak keperdataan masyarakat.
topic peradilan tata usaha negara, penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum
url http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/608
work_keys_str_mv AT mexsasaiindra tinjauanyuridispergeseranbataswilayahkotapekanbarudengankabupatenkamparprovinsiriau
_version_ 1721515121896849408