Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis pergeseran batas wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar, dan mengapa terjadi penolakan terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Tujuan Penelitian ini...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
2019-04-01
|
Series: | Jurnal IUS |
Subjects: | |
Online Access: | http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/608 |
id |
doaj-76afcac23e1f42f4b1d0ed9846c61ce3 |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-76afcac23e1f42f4b1d0ed9846c61ce32021-04-22T04:32:15ZengMagister Ilmu Hukum Universitas MataramJurnal IUS2303-38272477-815X2019-04-017112814210.29303/ius.v7i1.608397Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi RiauMexsasai Indra0Fakultas Hukum Universitas RiauRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis pergeseran batas wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar, dan mengapa terjadi penolakan terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum pergeseran batas wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan mengetahui faktor penyebab terjadinya penolakan terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015. Adapun hasil dari penelitian adalah, bahwa Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 cacat secara yuridis karena bertentangan dengan asas lex superiori derogat lex inferiori, dan terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015, karena proses keluarnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta pemberlakuannya berdampak terhadap pergeseran wilayah administratif, yang berimplikasi terhadap status hukum hak-hak keperdataan masyarakat.http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/608peradilan tata usaha negara, penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum |
collection |
DOAJ |
language |
English |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Mexsasai Indra |
spellingShingle |
Mexsasai Indra Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Jurnal IUS peradilan tata usaha negara, penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum |
author_facet |
Mexsasai Indra |
author_sort |
Mexsasai Indra |
title |
Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau |
title_short |
Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau |
title_full |
Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau |
title_fullStr |
Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau |
title_full_unstemmed |
Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau |
title_sort |
tinjauan yuridis pergeseran batas wilayah kota pekanbaru dengan kabupaten kampar provinsi riau |
publisher |
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram |
series |
Jurnal IUS |
issn |
2303-3827 2477-815X |
publishDate |
2019-04-01 |
description |
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis pergeseran batas wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar, dan mengapa terjadi penolakan terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum pergeseran batas wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan mengetahui faktor penyebab terjadinya penolakan terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015. Adapun hasil dari penelitian adalah, bahwa Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 cacat secara yuridis karena bertentangan dengan asas lex superiori derogat lex inferiori, dan terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2015, karena proses keluarnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta pemberlakuannya berdampak terhadap pergeseran wilayah administratif, yang berimplikasi terhadap status hukum hak-hak keperdataan masyarakat. |
topic |
peradilan tata usaha negara, penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum |
url |
http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/608 |
work_keys_str_mv |
AT mexsasaiindra tinjauanyuridispergeseranbataswilayahkotapekanbarudengankabupatenkamparprovinsiriau |
_version_ |
1721515121896849408 |