PELAKSANAAN PASAL 74 UNDANG UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN TABANAN

PELAKSANAAN PASAL 74 UNDANG UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN TABANAN

ABSTRAK Dalam Konteks tanggung jawab perusahaan atau yang dikenal dengan CSR, dimana perusahaan yang ingin mempertahanakan kelangsungan usahanya ,maka perusahaan harus memperhatikan selain mengejar keuntungan perusahaan juga hendaknya memperhatikan dan terlibat pada pemen...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Ida Ayu Sukihana, I Gede Agus Kurniawan
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Universitas Udayana 2018-06-01
Series:	Kertha Patrika
Online Access:	https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/39984

Similar Items

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
by: Mr. Kurniawan
Published: (2012-10-01)

MAKNA KEPATUTAN DAN KEWAJARAN BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
by: Rachmad Robby Nugraha, et al.
Published: (2018-12-01)

GAGASAN PENGATURAN HUKUM PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS (Suatu Evaluasi Normatif terhadap Pasal 138 - Pasal 141 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
by: Muhammad Syaifuddin
Published: (2011-05-01)

GAGASAN PENGATURAN HUKUM PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS (Suatu Evaluasi Normatif terhadap Pasal 138 - Pasal 141 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
by: Muhammad Syaifuddin
Published: (2011-05-01)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG UNDANG NO 40 TAHUN 2007
by: Siti Mahmudah
Published: (2012-07-01)

Mewujudkan Keharmonisan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Daerah
by: Teuku Ahmad Yani, et al.
Published: (2020-08-01)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
by: Asep Suryadi
Published: (2014-10-01)

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS MENURUT HUKUM POSITIF
by: Mr Kurniawan
Published: (2014-06-01)

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS MENURUT HUKUM POSITIF
by: Mr Kurniawan
Published: (2014-06-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM PENJUALAN ASET PERSEROAN BERDASARKAN PASAL 102 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
by: Musriansyah Musriansyah, et al.
Published: (2017-12-01)

TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS KEPAILITAN
by: Siti Hapsah Isfardiyana
Published: (2015-06-01)

Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: Arman Lany
Published: (2015-08-01)

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty
by: Siti Hapsah Isfardiyana
Published: (2015-04-01)

IMPLEMENTASI PRINSIP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
by: Marthin Marthin, et al.
Published: (2018-02-01)

Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang - Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional
by: Delfina Gusman, et al.
Published: (2021-04-01)

Implikasi Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
by: Sabri Fataruba
Published: (2018-07-01)

Implikasi Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
by: Sabri Fataruba
Published: (2018-06-01)

Merger Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
by: Jenny Kristina Matuankotta
Published: (2012-03-01)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENJAMIN ATAS KEBERADAAN DAN KEGIATAN ORANG ASING DI BALI
by: Ngurah Mas Wijaya Kusuma
Published: (2014-11-01)

Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)
by: Shinta Ikayani Kusumawardani
Published: (2013-02-01)

Isu Tanggung Jawab Pelestarian Sumber Daya Air Pasca Pembatalan Undang-Undang No. 7/2004
by: Ramziati Ramziati, et al.
Published: (2015-08-01)

KAJIAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: Martha Eri Safira
Published: (2016-02-01)

PENGATURAN REKAPITALISASI PERSEROAN TERBATAS
by: Gde Andika Sumadi
Published: (2016-07-01)

PERSEPSI PEGIAT JENDER TERHADAP KONSEP PASAL 31 AYAT (3) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG STATUS KEPALA KELUARGA
by: Tri Lisiani Prihatinah
Published: (2011-01-01)

PERSEPSI PEGIAT JENDER TERHADAP KONSEP PASAL 31 AYAT (3) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG STATUS KEPALA KELUARGA
by: Tri Lisiani Prihatinah
Published: (2011-02-01)

ANALISIS EKONOMI TERHADAP PASAL-PASAL HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
by: Murni Murni
Published: (2014-04-01)

KONTRADIKSI IMPLEMENTASI PASAL 79A UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA DENPASAR
by: I Ketut Purna Astha
Published: (2015-12-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
by: M. Taqyuddin Akbar
Published: (2012-02-01)

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILIHAT DARI PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945
by: Hanif Nurcholis
Published: (2014-01-01)

Pasal Penghinaan Presiden Dan Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
by: Oksidelfa Yanto
Published: (2017-10-01)

ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAPKEAMANANNEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
by: Maroni Maroni
Published: (2015-11-01)

UNSUR SUBSOSIALITAS KRIMINALISASI PERBUATAN PADA PASAL 55 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK
by: Nurini Aprilianda, et al.
Published: (2014-08-01)

Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana
by: Ishak Ishak
Published: (2012-04-01)

Analisis Yuridis Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
by: Ophie Rosaria Hidayat
Published: (2021-06-01)

WAJIB DAFTAR JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH Efektivitas Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di BMT Kota Pekalongan
by: Triana Sofiani
Published: (2015-05-01)

PELAKSANAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
by: Iwan Wahyu Pujiarto, et al.
Published: (2016-03-01)

PENTAWILAN PASAL 7A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Tomy Michael
Published: (2013-08-01)

Penafsiran Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Kerahasiaan Bank
by: Ghina Rossana
Published: (2016-08-01)

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM (KUH) PERDATA PASAL 1467 TENTANG LARANGAN JUAL BELI ANTARA SUAMI ISTRI
by: Santoso Santoso
Published: (2014-09-01)

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE INTERNASIONAL
by: Huala Adolf
Published: (2017-03-01)