NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013
Dalam perjalanan sejarah, birokrasi selalu memiliki posisi yang sangat strategis serta memiliki kekuatan besar dalam menentukan pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus profesional dan Netral yaitu tidak memihak kepada salah satu kekuasaan. Se...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Universitas Diponegoro
2016-02-01
|
Series: | Jurnal Ilmu Sosial |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/12757 |
id |
doaj-629ad64a9c844dffa24125ca178f418c |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-629ad64a9c844dffa24125ca178f418c2020-11-24T22:31:17ZindUniversitas DiponegoroJurnal Ilmu Sosial1411-82542548-48932016-02-0114166789950NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013Rina Martini0Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas DiponegoroDalam perjalanan sejarah, birokrasi selalu memiliki posisi yang sangat strategis serta memiliki kekuatan besar dalam menentukan pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus profesional dan Netral yaitu tidak memihak kepada salah satu kekuasaan. Sedangkan pada kenyataannya Birokrasi Indonesia sampai saat ini masih belum netral dari berbagai intervensi kepentingan. Pada Pilgub Jateng 2013, ternyata birokrasi juga belum bisa netral, misalnya terlihat dari adanya aparat desa yang tidak netral, dan adanya PNS yang menjadi anggota partai politik; Gejala tidak netral itu terjadi pada 20 wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sehingga untuk menjamin agar birokrasi bisa netral pada ajang semua pemilu, maka “birokrasi sebaiknya tidak diberi hak pilih”.http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/12757Pemilihan gubernurnetralitas birokrasipelanggaran. |
collection |
DOAJ |
language |
Indonesian |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Rina Martini |
spellingShingle |
Rina Martini NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013 Jurnal Ilmu Sosial Pemilihan gubernur netralitas birokrasi pelanggaran. |
author_facet |
Rina Martini |
author_sort |
Rina Martini |
title |
NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013 |
title_short |
NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013 |
title_full |
NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013 |
title_fullStr |
NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013 |
title_full_unstemmed |
NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013 |
title_sort |
netralitas birokrasi pada pilgub jateng 2013 |
publisher |
Universitas Diponegoro |
series |
Jurnal Ilmu Sosial |
issn |
1411-8254 2548-4893 |
publishDate |
2016-02-01 |
description |
Dalam perjalanan sejarah, birokrasi selalu memiliki posisi yang sangat strategis serta memiliki kekuatan besar dalam menentukan pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus profesional dan Netral yaitu tidak memihak kepada salah satu kekuasaan. Sedangkan pada kenyataannya Birokrasi Indonesia sampai saat ini masih belum netral dari berbagai intervensi kepentingan. Pada Pilgub Jateng 2013, ternyata birokrasi juga belum bisa netral, misalnya terlihat dari adanya aparat desa yang tidak netral, dan adanya PNS yang menjadi anggota partai politik; Gejala tidak netral itu terjadi pada 20 wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sehingga untuk menjamin agar birokrasi bisa netral pada ajang semua pemilu, maka “birokrasi sebaiknya tidak diberi hak pilih”. |
topic |
Pemilihan gubernur netralitas birokrasi pelanggaran. |
url |
http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/12757 |
work_keys_str_mv |
AT rinamartini netralitasbirokrasipadapilgubjateng2013 |
_version_ |
1725737786117455872 |