Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya

ABSTRAK: Lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat menyebabkan hak ulayat berada pada posisi yang dilematis ketika berhadapan dengan hak menguasai negara. Hak menguasai negara sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kesejahtera-an rakyat. Namun, selama ini peraturan perundang-und...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Muh. Afif Mahfud
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Universitas Syiah Kuala 2017-04-01
Series:Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Subjects:
Online Access:http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6712
id doaj-5d5af03231094d3b941127986fc5fe91
record_format Article
spelling doaj-5d5af03231094d3b941127986fc5fe912020-11-24T21:42:15ZindUniversitas Syiah KualaKanun: Jurnal Ilmu Hukum0854-54992527-84282017-04-01191637910.24815/kanun.v19i1.67125699Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan ImplementasinyaMuh. Afif Mahfud0Universitas DiponegoroABSTRAK: Lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat menyebabkan hak ulayat berada pada posisi yang dilematis ketika berhadapan dengan hak menguasai negara. Hak menguasai negara sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kesejahtera-an rakyat. Namun, selama ini peraturan perundang-undangan yang menjadi penjabaran dari hak menguasai negara tersebut cenderung mengganggu atau bahkan menghilangkan hak-hak dari masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu, agar hak ulayat tidak terganggu apalagi dihilangkan oleh hak menguasai negara maka perlu pembatasan dari hak menguasai negara yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat hukum adat dan perlindungan kepada hak asasi manusia. Kebijakan terkait masyarakat hukum adat juga haruslah aspiratif.  A State’s Right to Control and Legal Protection Towards Indigenous People’s Right to Have a Land: Theories and Its Implementation  ABSTRACT: The weakness of indigenous people recognition has made indigenous people right is in dilemmatic position when facing state authority. Actually, the purpose of state authority is people prosperity. In contrast, regulations in field of state authority can disturb or even deplete indigenous people right. So that, in order indigenous people right can be looked after, there must be limit of state authority namely indigenous people prosperity and human right. The policy related to indigenous people right also must be aspirated.http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6712hak ulayathak menguasai negarapembatasanindigenous people rightstate authoritylimit.
collection DOAJ
language Indonesian
format Article
sources DOAJ
author Muh. Afif Mahfud
spellingShingle Muh. Afif Mahfud
Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya
Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
hak ulayat
hak menguasai negara
pembatasan
indigenous people right
state authority
limit.
author_facet Muh. Afif Mahfud
author_sort Muh. Afif Mahfud
title Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya
title_short Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya
title_full Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya
title_fullStr Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya
title_full_unstemmed Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya
title_sort hak menguasai negara dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat: kajian teoritis dan implementasinya
publisher Universitas Syiah Kuala
series Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
issn 0854-5499
2527-8428
publishDate 2017-04-01
description ABSTRAK: Lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat menyebabkan hak ulayat berada pada posisi yang dilematis ketika berhadapan dengan hak menguasai negara. Hak menguasai negara sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kesejahtera-an rakyat. Namun, selama ini peraturan perundang-undangan yang menjadi penjabaran dari hak menguasai negara tersebut cenderung mengganggu atau bahkan menghilangkan hak-hak dari masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu, agar hak ulayat tidak terganggu apalagi dihilangkan oleh hak menguasai negara maka perlu pembatasan dari hak menguasai negara yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat hukum adat dan perlindungan kepada hak asasi manusia. Kebijakan terkait masyarakat hukum adat juga haruslah aspiratif.  A State’s Right to Control and Legal Protection Towards Indigenous People’s Right to Have a Land: Theories and Its Implementation  ABSTRACT: The weakness of indigenous people recognition has made indigenous people right is in dilemmatic position when facing state authority. Actually, the purpose of state authority is people prosperity. In contrast, regulations in field of state authority can disturb or even deplete indigenous people right. So that, in order indigenous people right can be looked after, there must be limit of state authority namely indigenous people prosperity and human right. The policy related to indigenous people right also must be aspirated.
topic hak ulayat
hak menguasai negara
pembatasan
indigenous people right
state authority
limit.
url http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6712
work_keys_str_mv AT muhafifmahfud hakmenguasainegaradanperlindunganhukumterhadaphakulayatmasyarakathukumadatkajianteoritisdanimplementasinya
_version_ 1725918000713826304