Gambaran Format dan Tata Cara Pengeluaran Surat Keterangan Kematian pada Rumah Sakit di Kota Padang

• Main Authors: Abdullah Arief Syahputra, Rika Susanti, Henny Mulyani Mulyani
• Format: Article
• Language: English
• Published: Universitas Andalas 2016-01-01
• Series: Jurnal Kesehatan Andalas
• Online Access: http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/452

<p><strong>Abstrak</strong></p><p>Kematian adalah siklus kehidupan yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Kematian pada manusia berakibat hilangnya berbagai hak dan kewajiban sosial serta hukum yang tadinya dimiliki oleh yang bersangkutan semasa hidupnya. Perlu adanya surat keterangan kematian untuk digunakan oleh keluarga yang ditinggalkan dan untuk kepentingan data epidemiologi. Surat keterangan kematian sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam hal format dan tata cara pengeluarannya, namun dalam pelaksanaanya masih banyak rumah sakit yang tidak menaati peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan format dan tata cara pengeluaran surat keterangan kematian antara rumah sakit di Kota Padang dan Peraturan Kementerian Kesehatan. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan mengambil data dari semua rumah sakit umum yang berada di Kota Padang. Jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah 12 rumah sakit. Hasil penelitian didapatkan rata-rata persentase kesesuaian format surat keterangan kematian di rumah sakit Kota Padang adalah 38%. Tata cara pengeluaran surat keterangan kematian di rumah sakit di Kota Padang sebagian besar belum mengikuti standar dari Kementerian Kesehatan. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagian besar rumah sakit umum di Kota Padang belum mengikuti standar dari Kementerian Kesehatan.</p><p class="Default"><strong>Kata kunc</strong><strong>i: </strong>surat keterangan kematian, kementerian kesehatan</p><p> </p><p><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Death is the definite life cycles that must be passed through </em><em>by</em><em> </em><em> human being. Result from death in humans is loss of various rights and social and legal obligations that had been owned by the respective lives. It needs a death certificate</em><em> to </em><em>the bereaved family and  the benefit of epidemiological data. The certificate of death is regulated by the Ministry of Health in terms of the format and procedures for expenditure, but  the implementation are still many hospitals that do not comply with these regulations. T</em><em>he objective of t</em><em>his study </em><em>was</em><em> to compare the formats and procedures for the issuance of a death certificate</em><em> between</em><em> hospital in Padang </em><em>and</em><em> the Ministry of Health regulations. This is a descriptive study</em><em> that</em><em> </em><em>got</em><em> data from all public hospitals in the city of Padang. The samples for this study </em><em>were</em><em> 12 hospitals. The results showed the average percentage of conformity certificate format in</em><em> </em><em>hospital mortality was 38%. The procedures for the issue of a death certificate in the hospital in Padang largely have not followed the standards </em><em>from</em><em> the Ministry of Health. The conclusion of this study is the most common hospital in Padang have not followed the standards of the Ministry of Health. </em></p><p><strong><em>Keyword</em></strong><strong><em>s: </em></strong><em>death certificate, ministry of health</em></p>