POTENSI DAN PERMASALAHAN PULAU SANGIANG SEBAGAI OBJEK TANAH TERLANTAR

• Main Author: Dian Aries Mujiburohman
• Format: Article
• Language: English
• Published: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta 2015-11-01
• Series: BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
• Subjects: Letter of Decision; neglected lands; PTUN
• Online Access: http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/50
• ISSN: 2442-6954; 2580-2151

Abstract: Sangiang island is a natural tourist park having a strategic location as it is situated at Sunda strait. The place is popularly called seven wonders of Banten since the island has a high Land Value. Besides, the place will be one of the spots of the Sunda strait bridge. The above economic potential is used as a sue at the Adminitrative Law Court (PTUN) as the island has been determined as a neglected land. The decision on the neglected lands on the right of buildings No. 23, 24, 22 held by PT. Kalimaya Putih stating that the decision of National Land Agency should de declared invalid since it was in opposition of the valid regulation and it also opposes the General Principles of Good Governance. Keywords: Letter of Decision, neglected lands, PTUN Abstrak: Pulau Sangiang merupakan taman wisata alam mempuyai letak strategis yang terletak di selat sunda dikenal dengan julukan Seven Wonders of Banten, karena letaknya yang strategis mempunyai potensi sebagai tempat wisata dan secara ekonomi baik itu potensi nilai tanah Pulau Sangiang atau Land Value yang tinggi, didukung dengan direncanakan akan dilewati jembatan selat sunda. Potensi ini salah satu yang mendasari gugatan di pengadilan tata usaha negara atas gugatan penetapan tanah terlantar di Pulau Sangiang. Penetapan Tanah Terlantar atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 23, 24 dan 22 atas nama PT. Pondok Kalimaya Putih, pada pokoknya keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dinyatakan batal dan harus dicabut karena secara prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara substansi juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Kata kunci: Surat Keputusan, Tanah Terlantar, PTUN.