Kedudukan Mahkamah Adat setelah Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh

• Main Author: Teuku Muttaqin Mansur
• Format: Article
• Language: Indonesian
• Published: Universitas Syiah Kuala 2016-08-01
• Series: Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
• Subjects: mahkamah adat; uu tentang pemerintahan aceh; adat court; the law on government of aceh
• Online Access: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5906
• ISSN: 0854-5499; 2527-8428

ABSTRAK. Lembaga adat di Aceh sebetulnya telah ada sebelum adanya UU tentang Pemerintahan Aceh. Artikel ini dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sementara analisis data akan menggunakan teknik content analysis. Dari bahasan ditemukan bahwa dukungan utama kedudukan Mahkamah Adat dalam UU tentang Pemerintahan Aceh adalah Pasal 98 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang mengatur tentang lembaga adat dengan kewenangan menyelesaikan persengketaan masyarakat. Keberadaan mahkamah kemudian dipertegas dengan Qanun  Nomor 9 Tahun 2008 yang menguraikan tentang  prosedur dan struktur perangkat mahkamah adat, tata cara persidangan di mahkamah adat, jenis-jenis kasus yang dapat diselesaikan dan jenis hukuman yang dapat diberikan.   Adat Court Position After the Law on Government of Aceh   ABSTRACT. Customary institutions in Aceh actually existed before the Law on Government of Aceh. This article examined using normative juridical approach. While the data analysis will be using content analysis techniques. From the discussion it was found that the main support position the Adat Court in Law on Governing Aceh is Article 98 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), which regulates the customs agency with the authority to resolve disputes society. The existence of the court then reaffirmed by Qanun No. 9 of 2008 which elaborates on the procedure and device structures customary tribunals, court proceedings in court custom, the types of cases that can be resolved and the type of punishment that can be given