Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan

• Main Authors: Marthin -, Yahya Ahmad Zein, Arif Rohman
• Format: Article
• Language: English
• Published: Universitas Negeri Semarang 2014-01-01
• Series: Pandecta: Research Law Journal
• Subjects: Forest Protection; Indigenous People; Sustainable Development
• Online Access: https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2855

Pada dasarnya hukum diciptakan sebagai alat perubahan sosial. Salah satu berkurangnya hutan yang ada di Tarakan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan mengklaim hutan yang ada sebagai hutan adat sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan hutan tertentu. Hal ini di samping sebuah perintah UU juga merupakan tugas Pemerintah Daerah. Yang intinya sebagai peran Hukum Administrasi pada intinya, pertama, yang memungkinkan tugas administrasi negara, Kedua, melindungi warga negara terhadap tindakan sikap administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Sedangkan untuk memperoleh data menggunakan study pusktaka, observasi dan wawancara, kemudian data primer, sekunder dan tersier dianalisis untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan. Status lahan hutan di Wilayah Adat di kota Tarakan adalah hutan negara, hutan harus dikelola sesuai dengan hak ulayat masyarakat adat. Suatu kawasan hutan tidak dapat dikatakan sebagai kawasan hutan adat begitu saja, tetapi harus melalui beberapa prosedur dan salah satu peran Pemerintah daerah Kota Tarakan adalah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota 2012-2032 yang di dalamnya memuat tentang hutan. Basically the law was created as a tool for social change. One of the existing forest loss in Tarakan caused by population growth and forest claimed as indigenous forest policy that required local governments to establish a particular forest area. This is in addition to a command law is also the duty of Local Government. Which is essentially the role of Administrative Law in essence, the first, which allows the state administration tasks, Second, to protect citizens against the actions and attitude of the state administration also protects the state administration itself. The method used in this study include the type of empirical research. As for obtaining data using pusktaka study, observation and interview, then the primary data, secondary and tertiary analyzed to solve the problems posed . Status of forest land in the town of Tarakan Indigenous Territory is a state forest, the forest must be managed in accordance with the customary rights of indigenous peoples. A forest can not be regarded as indigenous forests for granted, but must go through one of several procedures and the role of local government is issuing regulations Tarakan City Region No. 4 of 2012 on City Spatial Plan 2012-2032 in which the load on the forest .