PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN HUTAN KONSERVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi di Kabupaten Kuningan)

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN HUTAN KONSERVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi di Kabupaten Kuningan)

Show other versions (1)

Kuningan, local government districts declared as a conservation district. Kuningan district government coordination and cooperation with regard to conservation, namely: First, they Policy-makers need to understand how awareness of water conservation can help solve water shortage pro-blems while prov...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Suwari Akhmaddhian
Format:	Article
Language:	English
Published:	Jenderal Soedirman University 2013-09-01
Series:	Journal of Dinamika Hukum
Online Access:	http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/250

Similar Items

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN HUTAN KONSERVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi di Kabupaten Kuningan)
by: Suwari Akhmaddhian
Published: (2013-03-01)

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf di Kota Kendari
by: Kamaruddin Kamarudin
Published: (2014-11-01)

Penyuluhan Larangan Pembakaran Hutan di Kampung Pinang Sebatang Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan
by: Ardiansah Ardiansah, et al.
Published: (2020-05-01)

Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
by: Indra Perwira
Published: (2015-12-01)

KENDALA DALAM PENGAMANAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI SUAKA MARGASATWA LAMANDAUBERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.
by: Yulianti Yulianti
Published: (2018-12-01)

Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia
by: Dian Kus Pratiwi
Published: (2017-10-01)

REPOSISI PERAN WAQAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI ISLAM DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAQAF
by: Muhammad Junaidi, et al.
Published: (2018-04-01)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
by: Jeanne Darc Noviyanti Manik
Published: (2018-10-01)

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Suwarso Suwarso
Published: (2017-10-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
by: Anak Agung Ngurah Agung Satrya Diana
Published: (2015-12-01)

Implikasi Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
by: Sabri Fataruba
Published: (2018-07-01)

Implikasi Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
by: Sabri Fataruba
Published: (2018-06-01)

Persoalan Yuridis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
by: Ahmad Irzal Fardiansyah
Published: (2013-08-01)

Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
by: Raja Ahmad Faisal Harahap, et al.
Published: (2019-11-01)

RISIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
by: Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H
Published: (2017-09-01)

Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
by: Agus Kusnadi
Published: (2015-12-01)

MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA MALANG MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
by: Kurniawan Muhammad
Published: (2017-10-01)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
by: Yulkarnain Harahab
Published: (2015-02-01)

EFEKTIVITAS PEMBATASAN USIA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: Musyarrofa Rahmawati, et al.
Published: (2018-12-01)

UPAYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Yelia Natasya Winstar, et al.
Published: (2017-04-01)

HUKUM WAKAF BENDA BERGERAK (UANG) MENURUT FATWA ULAMA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG WAKAF
by: Boedi Abdullah
Published: (2018-09-01)

Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
by: lutfi el falahy
Published: (2016-12-01)

SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
by: Dany Fadhilah
Published: (2016-10-01)

HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Ovia Merista
Published: (2016-06-01)

MEWUJUDKAN CHEKS AND BALANCES DALAM PENYUSUNAN UNDANG UNDANG
by: Sulardi Sulardi
Published: (2013-04-01)

KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
by: Tata Wijayanta
Published: (2014-06-01)

KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
by: Tata Wijayanta
Published: (2014-06-01)

Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
by: Nor Mohammad Abdoeh
Published: (2020-01-01)

PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
by: Denda Devi Sarah
Published: (2020-12-01)

PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI JAWA TENGAH)
by: Ratna Herawati
Published: (2011-10-01)

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

POLITIK HUKUM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
by: Muhammad Jeffry Rananda
Published: (2016-04-01)

Reformasi Sistem Pensiun Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Guna Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil
by: Fiqi Fatichadiasty
Published: (2020-06-01)

KEDUDUKAN TENAGA HONORER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014( Studi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram)
by: Baiq Sriastuti
Published: (2017-08-01)

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: M. Sahid
Published: (2016-02-01)

FUNGSI DAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENDORONG KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: Adhar Hakim
Published: (2015-04-01)

ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
by: Arief Suryono
Published: (2009-09-01)

ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
by: Arief Suryono
Published: (2009-09-01)