MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE

Artikel ini didasarkan pada perdebatan konseptual dalam menempatkan dan memposisikan negara (pemerintah) dalam berbagai urusan sosial yang kian berkembang baik bentuk dan kedalamnya. Posisi itu berkisar dua hal yaitu peran negara yang dominan ataupun sebaliknya. Debat semacam ini cenderung dikotomis...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Laurensius Petrus Sayrani, Lasarus Jehamat
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 2020-01-01
Series:Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Online Access:https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1845
id doaj-2d64dc1234924300952774e6c22d6a03
record_format Article
spelling doaj-2d64dc1234924300952774e6c22d6a032020-11-25T01:59:21ZindPusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan SosialSosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial2089-03382502-79212020-01-01919911210.33007/ska.v9i1.1845987MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCELaurensius Petrus Sayrani0Lasarus JehamatJurusan Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana KupangArtikel ini didasarkan pada perdebatan konseptual dalam menempatkan dan memposisikan negara (pemerintah) dalam berbagai urusan sosial yang kian berkembang baik bentuk dan kedalamnya. Posisi itu berkisar dua hal yaitu peran negara yang dominan ataupun sebaliknya. Debat semacam ini cenderung dikotomis yang pada aras praksis juga masih menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis menawarkan gagasan democratic governance yang bertumpu pada manajemen kolaborasi. Melalui upaya literatur review dan eloborasi hasil penelitian lapangan penulis, artikel ini diarahkan untuk menunjukkan kemandekan model kebijakan sosial yang cenderung “state oriented” sekaligus menunjukkan kemungkinan secara paradigmatik mengenai cara pikir dan cara kerja kebijakan sosial yang lebih efektif dalam konteks Indonesia saat ini. “State oriented” memiliki karakter hirarkis yang menempatkan persoalan sosial menjadi sangat institusionalis di mana negara menjadi dominan dalam menentukan apa dan bagaimana masalah sosial dipecahkan. Di saat yang bersamaan, aktor nonnegara juga mengalami pelemahan kapasitas menghasilkan “kebijakan komunitas”. Democratic governance sebagaimana yang ditawarkan dalam artikel ini sejatinya adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antaraktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Model ini bertumpu pada beberapa hal dasar yaitu resource exchange, interdependence, trust, negosiasi dan reciprocity.https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1845
collection DOAJ
language Indonesian
format Article
sources DOAJ
author Laurensius Petrus Sayrani
Lasarus Jehamat
spellingShingle Laurensius Petrus Sayrani
Lasarus Jehamat
MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
author_facet Laurensius Petrus Sayrani
Lasarus Jehamat
author_sort Laurensius Petrus Sayrani
title MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE
title_short MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE
title_full MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE
title_fullStr MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE
title_full_unstemmed MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE
title_sort mendorong kebijakan sosial berbasis democratic governance
publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
series Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
issn 2089-0338
2502-7921
publishDate 2020-01-01
description Artikel ini didasarkan pada perdebatan konseptual dalam menempatkan dan memposisikan negara (pemerintah) dalam berbagai urusan sosial yang kian berkembang baik bentuk dan kedalamnya. Posisi itu berkisar dua hal yaitu peran negara yang dominan ataupun sebaliknya. Debat semacam ini cenderung dikotomis yang pada aras praksis juga masih menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis menawarkan gagasan democratic governance yang bertumpu pada manajemen kolaborasi. Melalui upaya literatur review dan eloborasi hasil penelitian lapangan penulis, artikel ini diarahkan untuk menunjukkan kemandekan model kebijakan sosial yang cenderung “state oriented” sekaligus menunjukkan kemungkinan secara paradigmatik mengenai cara pikir dan cara kerja kebijakan sosial yang lebih efektif dalam konteks Indonesia saat ini. “State oriented” memiliki karakter hirarkis yang menempatkan persoalan sosial menjadi sangat institusionalis di mana negara menjadi dominan dalam menentukan apa dan bagaimana masalah sosial dipecahkan. Di saat yang bersamaan, aktor nonnegara juga mengalami pelemahan kapasitas menghasilkan “kebijakan komunitas”. Democratic governance sebagaimana yang ditawarkan dalam artikel ini sejatinya adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antaraktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Model ini bertumpu pada beberapa hal dasar yaitu resource exchange, interdependence, trust, negosiasi dan reciprocity.
url https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1845
work_keys_str_mv AT laurensiuspetrussayrani mendorongkebijakansosialberbasisdemocraticgovernance
AT lasarusjehamat mendorongkebijakansosialberbasisdemocraticgovernance
_version_ 1724964978481430528