ANTI-TERRORISM LEGAL FRAMEWORK IN INDONESIA: ITS DEVELOPMENT AND CHALLENGES

• Main Author: Topo Santoso
• Format: Article
• Language: English
• Published: Universitas Gadjah Mada 2013-04-01
• Series: Mimbar Hukum
• Online Access: http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/421
• ISSN: 0852-100X; 2443-0994

<p>Indonesia is a nation that has been subject to many of high profile terrorist cases. In relation to this, Indonesia’s legal framework on anti-terrorism contains provisions that have been generally practiced by other countries. After the 2002 Bali Bombing, the Indonesian government issued Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 1/2002 on Anti-terrorism and Perpu No. 2/2002 (which made the Perpu No.1/2002 retroactively applicable to the Bali bombings). The parliament adopted both in early 2003 in the form of Law No. 15/2003 and Law No. 16/2003. The Constitutional Court decided that Law No. 16/2003 was in-constitutional, because it was against principle of non-retroactivity stipulated under Article 28I of the 1945 Constitution.</p><p> </p><p>Indonesia adalah korban dari beberapa serangan teroris bersakal besar. Terkait terorisme ini, kerangka hukum anti-terorisme telah memuat ketentuan-ketentuan yang secara umum juga diterima oleh berbagai negara. Pasca Bom Bali tahun 2002, lahirlah Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2/2002 yang memberlakukan surut Perpu 1/2002 untuk peristiwa Bom Bali. Dua Perpu itu kemudian diterima menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk UU No. 15/2003 dan UU 15/2003. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan pemberlakuan surut itu bertentangan dengan asas non-retroaktif yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28I.</p>