Possition of Legal Service Agreement Between Advocates and Clients in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection

• Main Author: Sa'ida Rusdiana
• Format: Article
• Language: English
• Published: Universitas Gadjah Mada 2018-08-01
• Series: Mimbar Hukum
• Subjects: Perjanjian Jasa Hukum; Advokat; Perlindungan Konsumen
• Online Access: https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/29340
• ISSN: 0852-100X; 2443-0994

Abstract The legal services agreement established between the Advocate and the Client is bent in submission to the provisions set forth in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The rights and obligations arising between the Advocate and the Client under legal service agreement shall be protected by Law Number 8 of 1999. In the event of a dispute between the Client and the Advocate, the execution of the legal services agreement may use dispute resolution as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Advocates can be regarded as business actors as referred to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, in addition to performing professional duties that adhered to the professional code of ethics and legislation as mandated by Law No. 18 of 2003 on Advocates, an Advocate through a legal services agreement conducting business activities in various economic fields. Intisari Perjanjian pemberian jasa hukum yang dibuat antara Advokat dan klien tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul antara Advokat dan klien berdasarkan perjanjian pemberian jasa hukum mendapat perlindungan dalam undang-undang tersebut. Apabila terjadi sengketa antara klien dan Advokat dalam pelaksanaan perjanjian pemberian jasa hukum dapat menggunakan payung hukum penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Advokat dapat dikatakan sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena selain menjalankan tugas profesi yang berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang Advokat melalui perjanjian pemberian jasa hukum menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.