Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

• Main Author: Lusy Liany
• Format: Article
• Language: English
• Published: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016-06-01
• Series: Jurnal Cita Hukum
• Subjects: Institutions Election, Election Dispute Resolution, Establishment of Political Parties; Lembaga Penyelenggara Pemilu, Penyelesaian Sengketa Pemilu, Penetapan Partai Politik
• Online Access: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/3198
• ISSN: 2356-1440; 2502-230X

Abstract: Design of Institutional Election. In order to improve the quality of election institute required professional election institute bodies. But, it is difficult to realize if different opinion among election institute body between KPU, Bawaslu and DKPP always happen. It is happen because regulary about dispute resolution mechanism to determination of the political parties participating in the election not certain. So, necesary legal certainty especially the regulation about the election law dispute resolution and must be clearly divided authority and responsibilities of each election institute bodies.   Abstrak: Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dibutuhkan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional. Namun, hal tersebut sulit diwujudkan apabila terus terjadi perbedaan pendapat antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dalam penetapan partai Pemilu, khususnya mengenai alur penyelesaian sengketa penetapan partai politik. Karenanya pengaturannya harus diperbaiki dan secara tegas diperjelas tentang wewenang dan tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. DOI: 10.15408/jch.v4i1.3198